Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan Perkara Pidana dugaan tindak pidana perbankan syariah Hingga PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Di, Didalam menyerahkan dua Individu Terduga beserta Produk bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hingga Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11). Kedua Individu Terduga masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan Usaha BPRS.
Dikutip Didalam laman resmi OJK, keduanya diduga terlibat Di penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai Didalam Syarat dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi Di periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, Didalam potensi kerugian Disekitar Rp1,72 miliar.
Sebelumnya Itu, penyidik OJK menyerahkan berkas Perkara Pidana (Tahap I) kepada JPU dan Memperoleh pemberitahuan bahwa berkas Perkara Pidana telah lengkap (P-21) Di 11 November 2026.
“Penanganan Perkara Pidana ini merupakan tindak lanjut Didalam proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah,” tulis OJK, dikutip Minggu (22/11/2026).
Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah Lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur Di perubahan undang-undang tersebut, Didalam memperhatikan Syarat penyesuaian pidana yang berlaku.
Sambil Itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah Lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur Di perubahan undang-undang tersebut, Didalam memperhatikan Syarat penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan terus memperkuat koordinasi Didalam aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, Untuk memastikan penanganan tindak pidana Hingga sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten
“Lewat penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, Meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan Komunitas Di sektor jasa keuangan nasional,” tutup OJK.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: Dirut Bank Hingga Banyumas Bikin Kredit Palsu Hingga 20 Nasabah Rp 1,72 M











