Perserikatan Bangsa-Bangsa Ingatkan RI Soal Kesenjangan Digital, Ungkap 3 Tantangan Kritis

Jakarta –

Ke era modern Pada ini, Indonesia masih dihadapi kesenjangan digital. Tantangan tersebut harus segera diatasi Ke Pemerintahan Ri Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika tidak Indonesia Di situasi darurat.

Inisiatif Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis publikasi Keputusan Terbaru yang berjudul “Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia” atau Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Ke Transformasi Digital Inklusif Ke Indonesia.

Di laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa Didepan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, Permasalahan seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

“Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi Bersama memanfaatkan transformasi digital Untuk seluruh Komunitas Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia,Norimasa Shimomura Ke Tribrata, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Disampaikannya, pemberdayaan perempuan Ke ruang digital juga penting Sebagai mempercepat kemajuan Indonesia Di mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Agenda Global). Walaupun kesenjangan gender Di akses digital Lebihterus menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih Berjuang Bersama tantangan signifikan Sebagai Memperoleh akses dan literasi digital.

“Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan Menyediakan kontribusi Bersama lebih berarti Pada transformasi digital Ke Indonesia,” ucapnya.

UNDP menuturkan seiring Bersama upaya Indonesia Sebagai mencapai masa Didepan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. Publikasi Keputusan ini menawarkan sejumlah rekomendasi Untuk semua pemangku kepentingan Yang Berhubungan Bersama, mulai Bersama pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok Komunitas sipil Sebagai menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital Ke provinsi-provinsi Ke Indonesia Dibagian timur dan Daerah-Daerah yang kurang terlayani, menjaga Perlindungan data pribadi dan memastikan penggunaan Logika yang etis, menyediakan Inisiatif literasi digital yang tepat sasaran Untuk komunitas-komunitas yang termarjinalisasi.

Lalu, memberdayakan kaum muda dan Komunitas umum Sebagai melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi Bersama semua pemangku kepentingan.

Wakil Pembantu Ri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan visi pemerintah dan tantangan yang Di dihadapi Di mencapai inklusivitas digital. Ia mengatakan transformasi digital bukan sekadar pilihan. Menurutnya, ini adalah jalan Ke masa Didepan digital Indonesia.

“Indonesia telah menetapkan target ambisius Perkembangan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara Sebagai mencapainya adalah Lewat Penanaman Modal Di Negeri yang signifikan Ke sektor Keahlian dan Informasi,” kata Nezar.

“Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh Di mencapai tujuan ini. Akan Tetapi, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital Di Daerah perkotaan dan pedesaan,” sambungnya.

Merespons laporan UNDP ini, Pemerintah Indonesia Lewat Kementerian Komunikasi dan Digital, telah Menyusun strategi digital komprehensif yang Berorientasi Ke ekonomi digital, Komunitas digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

(agt/agt)