RUU BUMN Disahkan Selasa Di, Ada Danantara dan 10 Skor Ini

Komisi VI Lembaga Legis Latif RI menyetujui agar Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) dibawa Ke Pertemuan Paripurna.

Hal ini sebagaimana disebutkan Ketua Komisi VI Lembaga Legis Latif RI Anggia Ermarini Untuk Pertemuan Kerja bersama Pejabat Tingginegara BUMN RI, Pejabat Tingginegara Hukum RI, Pejabat Tingginegara Keuangan RI dan Pejabat Tingginegara Sekretaris Negeri RI, Ke Gedung Lembaga Legis Latif/Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Sabtu, (1/2/2025).

“Bersama diterima dan disahkannya RUU tersebut Untuk Komisi VI Lembaga Legis Latif RI, maka Berikutnya kami Akansegera laporkan Ke Paripurna Lembaga Legis Latif RI Untuk pengambilan keputusan Untuk pembicaraan tingkat 2 Untuk Berikutnya diteruskan menjadi Undang-undang,” ungkap Anggia.

Wakil Ketua Lembaga Legis Latif RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Pertemuan paripurna tersebut Akansegera diadakan Ke hari Selasa (4/2/2025) pekan Di.

“Ide Selasa Di,” tandasnya ketika ditanya tentang kapan pelaksanaan Pertemuan paripurna tersebut.

Dasco pun mengutarakan alasan mengapa penetapan keputusan ini diteken Ke akhir pekan.

“Ya sebenarnya tidak ada hal khusus, cuma Sebab memang ini teman-teman Sebab sudah berapa hari ini Menyoroti, ini rupanya Sebab supaya jeda waktunya nggak terlalu lama, minta supaya selesai hari ini. Kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, ternyata bisa hari ini,” kata Dasco.

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa Skor yang Akansegera dibahas Untuk RUU BUMN tersebut, Ke antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya Akansegera mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.

Berikut Skor-Skor yang tertuang Untuk RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dibacakan Ketua Panja Pembahasan RUU BUMN Eko Hendro Purnomo:

• Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN Untuk mengakomodasi BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.
• Penambahan definisi Yang Terkait Bersama anak usaha BUMN yang Sebelumnya Itu tidak diatur Untuk Perundang-Undangan Pada ini.
• Pengaturan Yang Terkait Bersama Badan Pengelola (BP) Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding Penanaman Modal, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN.
• Pengaturan Yang Terkait Bersama Usaha judgement rule.
• Penegasan Yang Terkait Bersama aset BUMN.
• Pengaturan Yang Terkait Bersama SDM, Ke mana BUMN Memberi Kemungkinan Untuk penyandang Penyandang Disabilitas serta Kelompok setempat.
• Karyawan perempuan diberikan peluan Untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya Ke BUMN
• Pengaturan Yang Terkait Bersama pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil Untuk rangka memastikan anak usaha Memberi kontribusi yang besar Untuk BUMN dan Negeri.
• Pengaturan Yang Terkait Bersama Protes korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas Untuk rangka menciptakan BUMN yang Tantangan, andal, tangguh.
• Pengaturan secara fundamental Yang Terkait Bersama privatisasi BUMN Untuk rangka memastikan privatisasi Memberi manfaat Untuk kinerja BUMN, Kelompok, dan Negeri.
• Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, Asosiasi audit, dan Asosiasi lainnya.
• Pengaturan mengenai kewajiban BUMN Untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama Bersama Usaha Kecil Menengah dan koperasi, serta Kelompok, Bersama mengutamakan Kelompok Ke Area Di BUMN berada.

Pejabat Tingginegara BUMN Erick Thohir pun sempat menyebut RUU BUMN ini Akansegera menjadi landasan membentuk Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Bersama RUU BUMN dibentuk BPI Danantara beserta struktur organ dan tata kelolanya,” kata Erick Untuk Pertemuan kerja bersama Lembaga Legis Latif, Kamis (23/1/2025).