Banyak PSK Hingga Ibu Kota, Akhirnya Pemerintah Buka Lokalisasi Prostitusi

– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan telah menertibkan 64 perempuan yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Hingga Disekitar Area Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sepanjang tahun 2025. 

Mengutip CNN Indonesia, para pelaku praktik prostitusi berasal Didalam Samarinda, Balikpapan, hingga Area luar Kalimantan, seperti Bandung, Makassar dan Yogyakarta. Satpol PP Sesudah Itu meminta mereka yang ditertibkan segera meninggalkan Area IKN Untuk waktu 2-3 hari.

Keberadaan pekerja seks Hingga ibu kota Bangsa bukanlah hal Mutakhir. Dulu, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia juga sempat diramaikan Dari Kegiatan prostitusi. Bedanya, Pada itu lima dekade lalu, pemerintah Lokasi menyikapinya Didalam membuka lokalisasi sekalipun sarat Perdebatan.

Lokalisasi Prostitusi

Dari 1960-an, Jakarta Merasakan gelombang urbanisasi besar-besaran. Orang-orang Didalam berbagai penjuru Tanah Air datang Hingga ibu kota Sebagai mengadu nasib. Akan Tetapi, konsekuensinya tak sedikit, yakni munculnya masalah sosial dan ekonomi, termasuk maraknya praktik prostitusi.

Di masa itu, tempat-tempat prostitusi menjamur hampir Hingga seluruh penjuru Jakarta, terutama Hingga Disekitar pusat-pusat ekonomi seperti perkantoran, pelabuhan, hingga stasiun kereta. Para pekerja seks komersial (PSK) biasanya berdiri Hingga pinggir jalan menunggu pelanggan.

Akan Tetapi, ada pula yang menjajakan diri menggunakan becak. Untuk praktik yang disebut ‘becak komplet’ ini, PSK bekerja sama Didalam tukang becak. Mereka Akansegera diajak berkeliling tukang becak mencari Kandidat pelanggan.

Trend Populer inilah yang membuat wajah Jakarta tampak semrawut dan kumuh, serta menimbulkan keresahan sosial kompleks. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) melihat situasi ini sebagai masalah serius yang harus segera ditangani. Apalagi, banyak PSK masih Hingga bawah umur. 

“Saya ngilu menyaksikannya. Hingga Antara wanita-wanita itu ada anak-anak kecil yang masih belasan tahun umurnya,” ungkap Ali Untuk autobiografi berjudul Bang Ali: Untuk Jakarta 1966-1977 (1994). 

Berbagai usulan sempat muncul. Mulai Didalam upaya pemberdayaan hingga pelatihan kerja Untuk para PSK. Akan Tetapi, semua itu Disorot tidak realistis. Mengingat jumlah mereka yang mencapai ribuan orang, serta terbatasnya Dana pemerintah.

Barulah Pada melakukan kunjungan kerja Hingga Bangkok, Thailand, Ali Sadikin menemukan pendekatan yang Disorot memungkinkan, yakni lokalisasi. Hingga Bangkok, praktik prostitusi tidak berada Hingga pinggir jalan, melainkan ditempatkan Hingga satu kawasan resmi yang dikelola pemerintah.

Ali Sesudah Itu terinspirasi. Sepulang Didalam Thailand, dia memutuskan menerapkan Konsep serupa Hingga Jakarta. Langkah ini secara resmi dituangkan Untuk Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 tertanggal 27 April 1970.

Pemerintah DKI Jakarta Sesudah Itu memilih tempat lokalisasi Hingga Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Para pejabat lokal diminta menutup praktik prostitusi Hingga beberapa Area Jakarta. Lalu memindahkan para PSK Hingga sana. 

Untuk Ali, lokalisasi adalah opsi paling realistis. Pemerintah tidak punya sumber daya Sebagai menghapus praktik prostitusi, apalagi memperkerjakan ribuan PSK Hingga sumber mata pencaharian layak.

Tuai Perdebatan

Untuk autobiografi lain berjudul Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi (2012), Bang Ali mengakui bahwa Aturan lokalisasi menuai banyak Penilaian. Banyak yang menuduhnya sebagai bentuk pembiaran Pada eksploitasi perempuan dan justru memperkuat stigma sosial Pada mereka.

“Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi Untuk wanita yang sadar,” kenang Ali Sadikin.

Akan Tetapi, Ali Memiliki alasan kuat Hingga balik keputusannya. Dia memandang lokalisasi sebagai cara Sebagai mempersempit ruang gerak para PSK agar lebih mudah dibina. Di Itu, Melewati sistem ini, aspek Keadaan juga bisa lebih dikontrol Sebab pemerintah mewajibkan pemeriksaan rutin setiap bulan.

Meski begitu, Penilaian tak pernah berhenti datang. Banyak yang menentang Aturan ini Didalam sudut pandang moral dan agama.

Untuk Kajian Lokalisasi Kramat Tunggak Di Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977 (2011) tercatat, bahwa sebagian kalangan pemuka agama menganggap Ali telah melegalkan perzinahan. Akan Tetapi, ada juga ulama yang Berkata Dukungan Pada lokalisasi. Asalkan Aturan tersebut ditujukan Sebagai menyelesaikan masalah prostitusi secara tuntas dan bukan semata-mata pembiaran.

Perdebatan soal lokalisasi Sesudah Itu berakhir Di 1999. Pemerintah DKI Jakarta akhirnya menutup tempat prostitusi seluas 12 hektar itu dan mengubahnya menjadi tempat pusat keagamaan.

[Gambas:Video CNBC]