PT Bank DKI (Bank Jakarta) menantikan penempatan saldo Dana lebih (SAL) yang direncanakan Dari Kementerian Keuangan. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan pihaknya belum Merasakan penempatan dana “nganggur” pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.
“Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu aja nanti. Belum [diterima],” ungkapnya, Pada ditemui Ke Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).
Agus mengatakan pihaknya Merespons Positif Wacana tersebut. Menurutnya, Bank Jakarta tidak Berencana kesulitan Di menyerap penempatan dana tersebut, meski porsinya mencapai Disekitar 11,02% hingga 22,04% Bersama total asetnya yang Pada ini mencapai Rp90,72 triliun per kuartal III-2025.
“Nggak [berat]. Itu nanti Berencana justru baik juga Sebagai dorong pergerakan Ke pasar,” ucap Agus.
“Sebenarnya, ya kita positif lah ya, apresiasi. Kalau memang itu dijalankan.”
Sebelumnya Itu, Agus mengatakan langkah penempatan dana SAL tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan Pemberian strategis pemerintah Pada peran Bank Jakarta Di menjaga stabilitas sistem keuangan Area serta Mendorong percepatan Perkembangan ekonomi Ke Area Jakarta dan sekitarnya.
“Wacana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas Bersama Bank Jakarta. Pada ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada Ke level yang sehat, Bersama rasio LDR yang terjaga,” tegas Agus Di keterangannya, Selasa (7/10/2025).
Ia melanjutkan, penempatan dana pemerintah pusat Berencana menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama Di penyaluran pembiayaan Ke sektor produktif seperti Dan Menengah, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung Pada ekonomi Area. Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dan tetap mematuhi seluruh Syarat regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).
Seperti diketahui, Pejabat Tingginegara Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah menyuntik dana segar Rp 200 triliun Ke lima bank himpunan bank milik Negeri (himbara) Ke 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negeri (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), plus satu bank syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Bank Mandiri, BNI, dan BRI Merasakan masing-masing Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.
Terbaru, Purbaya berencana menempatkan dana menganggur pemerintah Ke Bank Pembangunan Area (BPD) Bersama nilai Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Akan Tetapi, ia mengakui Wacana itu memang berisiko ketimbang yang telah dilakukan sebanyak Rp 200 triliun Ke lima bank milik Negeri.
“Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi ada pandangan risky (berisiko) kan kalau BPD kan,” kata Purbaya Ke kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Meski begitu, Purbaya mengaku Kepercayaan Diri bisa membuat skema yang aman Sebagai penempatan dana Ke BPD. Ke antaranya ialah Bersama berpedoman Ke kemampuan BPD yang kuat Di penyaluran kredit atau pembiayaan.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: Belum Terima Dana Purbaya, Respons Bos Bank Jakarta: Kita Tunggu
