Biaya Rp 7 T Total Alokasi BPS, Tak Cuma DTSEN & Sensus Ekonomi

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan soal dana Rp 7 triliun Di Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Peningkatan Ekonomi (DTSEN). Besaran serta penggunaan Biaya tersebut Sebelumnya disampaikan Dari Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan Biaya tersebut merupakan total alokasi Biaya operasional dan Langkah milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan Biaya itu tidak hanya dikhususkan Sebagai DTSEN maupun sensus ekonomi.

“Biaya sebesar hampir Rp 7 triliun merupakan total alokasi Biaya operasional dan Langkah Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan Biaya yang semata-mata dikhususkan Sebagai DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” ujar Deni Di keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Biaya ini disebut Purbaya Sebelumnya Di merespons Bencana Alam Penolakan hadap penetapan desil yang Dikatakan tidak sesuai Didalam Situasi ekonomi. Penolakan tersebut banyak disampaikan Kelompok Di media sosial.

Purbaya mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan Pada DTSEN. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyinggung besarnya Biaya yang digelontorkan Di BPS Sebagai melakukan survey.

Purbaya menyebut BPS telah meminta tambahan Biaya Di awal tahun Sebagai memastikan Standar DTSEN tersaji Didalam baik. Menurutnya, permintaan tersebut sudah dipenuhi Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Dari Sebab Itu, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Didalam macam-macam ya, cukup banyak. Dari Sebab Itu, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan Biaya kita penuhi Sebagai memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya Di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).