Banyak Pinjol Bangkrut, OJK Siapkan Aturan Terbaru Lindungi Lender

Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ditengah merampungkan perubahan aturan main industri pinjaman daring (pindar). Salah satu Skor pentingnya adalah kewajiban penyelenggara Sebagai menyiapkan cadangan dana guna melindungi pemberi dana (lender).

Syarat tersebut tertuang Di draf perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Keahlian Informasi (LPBBTI). OJK menargetkan aturan ini terbit tahun ini.

Di draf tersebut, Pasal 149A mewajibkan penyelenggara pindar membentuk dan memelihara cadangan pengembalian dana lender atau pooling funds. Besarnya paling sedikit 5% Didalam platform fee bersih yang diperoleh Didalam setiap penyaluran pendanaan.

“Syarat pooling funds Di prinsipnya bertujuan memperkuat pelindungan Lender dan menjadi Pada Didalam penguatan manajemen risiko Penyelenggara,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman Di jawaban tertulis Konferensi Pers Diskusi Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2026, dikutip Selasa (13/10/2026).

Pooling funds tersebut wajib ditempatkan Di deposito bank dan/atau surat berharga Negeri (SBN). Bunga atau kupon Didalam penempatan itu boleh digunakan Sebagai operasional penyelenggara.

“Penempatan pooling funds Di instrumen yang aman dan likuid bertujuan memastikan dana dapat tersedia ketika diperlukan. Imbal hasilnya dapat mendukung operasional dan Ketahanan usaha Penyelenggara,” kata Agusman.

Wajib Siapkan Dana Likuidasi

Selain pooling funds, draf aturan tersebut juga mengatur dana persiapan likuidasi. Pasal 129A mewajibkan penyelenggara membentuk dana ini paling sedikit 20% Didalam ekuitas wajib minimum.

Pembentukannya dilakukan bertahap. Tahap awal minimal Rp500 juta, lalu Di waktu paling lama tiga tahun harus mencapai minimal Rp2,5 miliar. Dana tersebut juga wajib ditempatkan Di deposito dan SBN, dan mulai dibentuk Di tahun Bacaan 2027.

Menurut Agusman, dana ini bertujuan memastikan tersedianya sumber dana Sebagai mendukung proses likuidasi, termasuk Di rangka memenuhi hak lender dan memperkuat pelindungan konsumen.

Aturan ini muncul Di Ditengah sejumlah Peristiwa Pidana pindar bermasalah yang menyisakan persoalan pengembalian dana lender. Salah satunya adalah proses likuidasi PT Ringan Keahlian Indonesia yang kini memasuki tahap akhir. Kewajiban kepada lender Di Peristiwa Pidana tersebut diselesaikan Melewati pengalihan piutang kepada 6 lender senilai Di Rp3,04 miliar.

Kredit Macet Karena Itu 180 Hari

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah batas kategori pendanaan macet. Di draf tersebut, batasnya diubah Didalam keterlambatan lebih Didalam 90 hari menjadi lebih Didalam 180 hari kalender.

Agusman menjelaskan, perubahan ini dilakukan Sebagai menyelaraskan Didalam Syarat kolektibilitas Di perbankan, yang merupakan mayoritas lender institusi Di industri pindar.

“Agar diharapkan dapat mendukung pengelolaan Mutu pendanaan yang lebih efektif serta pengawasan terintegrasi,” jelasnya.

Pindar Dibagi Empat Tier

Draf aturan tersebut juga mengelompokkan penyelenggara pindar Ke Di empat tier berdasarkan tingkat Kesejaganan, rasio penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil, dan rasio penolakan pengaduan konsumen. Penyelenggara Didalam tier yang lebih baik Berencana Menyambut insentif berupa batas maksimum pendanaan dan persentase jumlah pendanaan per lender.

“Pengelompokan Pindar Ke Di empat tier bertujuan Merangsang peningkatan Kesejaganan, tata kelola, dan manajemen risiko Penyelenggara, sekaligus Memberi insentif Bagi Penyelenggara yang Memperoleh kinerja baik dan menjaga pelindungan konsumen,” ujar Agusman. Mekanisme rinci tiering Berencana diatur Didalam Detail Di Syarat pelaksanaan.

Aturan Terbaru tersebut juga membuka ruang Bagi penyelenggara pindar Sebagai memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan Melewati asuransi kredit atau penjaminan kredit. Menurut OJK, implementasi mekanisme ini masih terus dibahas.

Skuat Khusus Di Pindar Kolaps

Di sisi industri, Asosiasi Financial Technology Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah membentuk Skuat Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan LPBBTI. Skuat ini bertugas ketika penyelenggara tidak lagi mampu menjalankan fungsi intermediasinya.

OJK menegaskan Skuat tersebut tidak menggantikan Skuat Likuidasi, tetapi mendukung pengelolaan Pada masa transisi hingga proses likuidasi berjalan. Didalam Langkah Tersebut, administrasi portofolio dan penagihan tetap berjalan Setelahnya penyelenggara berhenti beroperasi.

“Didalam tetap berjalannya pengelolaan portofolio dan penagihan, proses recovery dapat terus dilakukan Pada masa transisi. Hal ini ditujukan Sebagai mengoptimalkan upaya recovery Bagi para Lender,” kata Agusman.

Sebagai gambaran, tingkat wanprestasi Di atas 90 hari (TWP90) industri pindar Di Agustus 2026 tercatat 4,73%. Ada 16 penyelenggara pindar yang TWP90-nya sudah melampaui batas 5%.

(fsd/fsd)

[Gambas:Video CNBC]