Pengusaha Soroti Daerah UMP Tinggi, tapi Pengangguran Juga Tinggi

Jakarta –

Pemerintah menggunakan menggunakan aturan Terbaru Di menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam berharap penetapan UMP 2027 Merencanakan produktivitas dan tingkat pengangguran Di suatu Daerah.

Pasalnya kata Bob, tingginya upah minimum tidak selalu berbanding lurus Bersama penciptaan lapangan kerja.

“Sebenarnya itu yang menjadi Nilai pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, Sesudah Itu juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan Di perhitungan pengupahan. Karena Itu enggak Bisa Jadi lah kalau misalnya pengangguran besar, terus upah minimumnya juga paling besar,” ujarnya Di ditemui Di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, ada Daerah yang Memiliki UMP tinggi, tetapi angka penganggurannya juga tinggi. Menurut Bob, Kebugaran ini tidak ideal Sebab biaya tenaga kerja yang tinggi bisa membuat perusahaan memilih pindah Ke Daerah lain.

“Nah hal seperti ini yang harus kita hindari gitu loh. Jangan sampai upahnya besar tapi employmentnya tidak tercipta gitu loh. Karena Itu apa yang dilindungi gitu loh,” terangnya.

Di ditanya soal apakah pengusaha sudah dilibatkan dan sejauh mana pembahasan UMP, Bob tidak menjawab lebih jauh. Hal ini Sebab Dewan Pengupahan Nasional yang Sebelumnya dibubarkan juga belum dibentuk kembali. Ia mengatakan, dewan ini Akansegera dibentuk kembali Untuk Merundingkan besaran UMP tahun Didepan.

Ia pun meminta Untuk bertanya kepada Pembantu Presiden Tim Menteri Ketenagakerjaan soal UMP tahun Didepan.

“Nah enggak tahu, makanya harus tanya sama Pak Pembantu Presiden Tim Menteri, jangan tanya sama saya,” katanya.

Ketika ditanya Yang Berhubungan Bersama soal adanya usulan Bersama Kelompok Di media sosial Yang Berhubungan Bersama upah minimum nasional, Bob tidak secara langsung mengiyakan usulan tersebut. Adapun usulan ini terjadi Sebab adanya perbedaan upah Antara Jakarta dan Yogyakarta, Akan Tetapi biaya hidupnya tak jauh beda.

Menurutnya, penetapan upah dapat dilakukan Bersama mengelompokkan Daerah berdasarkan karakteristik daerahnya. Hal ini mengacu Di penetapan upah Di berbagai Bangsa.

“Kita berkaca Di Bangsa lain aja. Di Bangsa lain tuh selalu upah itu dikategorikan ada A, B, C gitu loh. A itu kota-kota besar. Biasanya kan cost of livingnya mirip-mirip lah. B itu yang kota yang lebih kecil lagi.C kota yang pendukung gitu loh. Karena Itu tetap aja ada tapi cross. Sesama kategori gitu loh. Karena Itu kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, Medan itu Bisa Jadi sama ya satu kelompok. Terus kota yang lebih kecil lagi satu kelompok lagi. Karena Itu seperti itu gitu. Kita udah pernah usulin gitu nih,” jelas Bob.

(hns/hns)