BSU Rp 900.000 Ditransfer Hingga Rekening Penerima, Tidak Lewat Pos

Jakarta –

Pejabat Tingginegara Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Mengungkapkan penyaluran Pemberian Dukungan Pemerintah upah (BSU) 2026 Melewati Peralihan Hingga rekening bank penerima. Harapannya tidak ada lagi penyaluran Melewati PT Pos Indonesia.

Airlangga mengatakan semua Kelompok yang berusia 17 tahun Hingga atas harus Memperoleh rekening. Hal itu sesuai arahan Kepala Negara Prabowo Subianto.

“BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan Kepala Negara semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa Melewati rekening,” kata Airlangga Hingga Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Sebagai informasi, BSU 2026 sebesar Rp 300 ribu per bulan Di tiga bulan, dibayarkan sekaligus Rp 900 ribu. BSU dijadwalkan cair Ke November/Desember 2026. Pemberian disalurkan Melewati Bank Himbara.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan persyaratan penerima, batas gaji/upah dan besaran BSU 2026. Hal itu dituangkan Untuk Peraturan Pejabat Tingginegara Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU harus merupakan warga Bangsa Indonesia (WNI) yang Memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026, serta Memperoleh gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK.

Gaji/upah yang menjadi acuan adalah gaji/upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat Untuk data BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji/upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja/buruh yang bekerja Hingga Daerah Bersama upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar Untuk Rp 3,5 juta, batas gaji/upah disesuaikan Bersama UMK yang dibulatkan Hingga atas hingga ratusan ribu Uang Negara Indonesia penuh. Ke Pada Yang Sama, Untuk pekerja/buruh yang bekerja Hingga Daerah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji/upah mengacu Ke upah minimum provinsi (UMP) Bersama mekanisme pembulatan yang sama.

Permenaker itu juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil Bangsa (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Bangsa Republik Indonesia (Polri).

(aid/hns)