OJK Serahkan Dugaan Pelaku Peristiwa Pidana Hukum Dana BPRS Rp 1,72 Miliar Ke Kejaksaan

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan Peristiwa Pidana pidana perbankan syariah Di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Di. OJK menyerahkan dua Dugaan Pelaku beserta Produk Internasional bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ke Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11).

Penyerahan tersebut merupakan Dibagian Untuk upaya OJK memperkuat penegakan hukum Ke sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan Kelompok.

Kedua Dugaan Pelaku masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan Usaha BPRS.

Keduanya diduga terlibat Untuk penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai Bersama Syarat dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan penyimpangan tersebut terjadi Di periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, Bersama potensi kerugian Di Rp 1,72 miliar.

Sebelumnya Itu, penyidik OJK telah menyerahkan berkas Peristiwa Pidana (Tahap I) kepada JPU dan Memperoleh pemberitahuan bahwa berkas Peristiwa Pidana telah lengkap (P-21) Di 11 November 2026.

“Penanganan Peristiwa Pidana ini merupakan tindak lanjut Untuk proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah,” tulis OJK Untuk keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah Lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur Untuk perubahan undang-undang tersebut, Bersama memperhatikan Syarat penyesuaian pidana yang berlaku.

Di Di Yang Sama, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah Lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur Untuk perubahan undang-undang tersebut, Bersama memperhatikan Syarat penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK terus memperkuat koordinasi Bersama aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, Untuk memastikan penanganan tindak pidana Ke sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.

“Lewat penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, Meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan Kelompok Di sektor jasa keuangan nasional,” tutup OJK.

(ily/hns)