Jakarta –
Pemerintah Mengintroduksi Aturan anti deforestasi Uni Eropa atau Europian Union Deforestation Regulation (EUDR) Berencana diberlakukan mulai 30 Desember 2026. Sejalan Bersama itu, eksportir sejumlah Barang Dagangan Untuk Indonesia diminta Untuk menyiapkan data geolokasi.
Wakil Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan sejumlah Barang Dagangan Produk Ekspor harus masuk Hingga Untuk kategori bebas deforestasi Bersama menyertakan data hasil geolokasi. Barang Dagangan Produk Ekspor yang dimaksud mencakup Energi kelapa sawit (CPO), Minuman, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.
“Bersama Sebab Itu saya mengimbau kepada para eksportir Ke produk-produk tersebut Untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya Produk Ekspor mereka tidak terganggu,” kata Dradjad Untuk konferensi pers Ke Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dradjad Meramalkan nilai Produk Ekspor Indonesia Untuk Barang Dagangan yang Berpeluang terkena Syarat EUDR mencapai Disekitar US$ 7 miliar.
“Saya belum dapat data yang terakhir, tetapi angkanya pernah segitu. Nah ini Berencana terkena EUDR jika diberlakukan. Bersama Sebab Itu saya mengimbau kepada para eksportir Ke produk-produk tersebut Untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya Produk Ekspor mereka tidak terganggu,” ujarnya.
Lebih Jelas, pemerintah Melewati Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung Untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi. Karenanya, pelaku usaha perlu menindaklanjuti kesiapan tersebut agar persyaratan EUDR dapat dipenuhi.
“BIG itu sebenarnya sudah siap Untuk geolokasi. Bersama Sebab Itu tinggal teman-teman swasta Untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap,” imbuhnya.
Sebagai informasi, EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang mewajibkan Barang Dagangan dan produk tertentu yang dipasarkan Ke kawasan tersebut terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai Syarat hukum Bangsa asal, serta dilengkapi pernyataan uji tuntas (due diligence).
Regulasi yang tertuang Untuk Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 itu Sebelumnya Itu telah Merasakan dua kali penundaan penerapan Untuk jadwal awal Ke 30 Desember 2024.
Penundaan pertama menggeser jadwal penerapan Hingga Desember 2025. Berikutnya, Uni Eropa kembali menunda pemberlakuan hingga 30 Desember 2026 Melewati Peraturan (UE) 2025/2650 Untuk Memberi waktu persiapan Untuk pelaku usaha dan penyempurnaan sistem administrasi.
(aid/fdl)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: Aturan Anti-Deforestasi Eropa Berlaku Akhir Desember, Eksportir RI Diminta Siap











