Dewan Perwakilan Rakyat Setujui Hibah Kapal Patroli M-Class Untuk Jepang

Jakarta –

Diskusi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hibah alat peralatan Lini Pertahanan dan Perlindungan (alpahankam) berupa kapal patroli Untuk Inisiatif Official Security Assistance (OSA) senilai 1,9 miliar yen Untuk Pemerintah Jepang. Persetujuan tersebut diputuskan Untuk Diskusi Paripurna, Kamis (19/2/2026).

“Sidang dewan yang kami hormati, Berikutnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI atas persetujuan penerimaan hibah patrol boat 18 M-class Untuk pemerintah Jepang dapat disetujui?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani.

Lalu peserta sidang Diskusi paripurna pun menyetujui hibah tersebut. “Setuju,” jawab peserta.

Untuk Diskusi tersebut juga, Puan meminta persetujuan adanya pembatalkan hibah Alpalhankam Untuk Korea Selatan. Puan mengatakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah Merasakan surat Pembantu Ri Lini Pertahanan Republik Indonesia nomor B/185/M/I/2026 tanggal 27 Januari 2026, perihal pemberitahuan pembatalan Wacana penerimaan hibah.

“Sebagai itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi Di pembatalan Wacana penerimaan hibah Alpalhankam Untuk Korea Selatan apakah dapat disetujui?” tanya Puan lagi.

“Setuju,” jawab peserta Diskusi.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Dave Laksono melaporkan pihaknya telah melakukan Diskusi bersama jajaran Kemenhan, TNI, dan Kemenkeu atas penerimaan kapal hibah tersebut.

“Komisi I menyetujui penerimaan hibah patrol boat 18M class senilai 1,9 miliar yen Untuk pemerintah Jepang Di TNI AL Lewat OSE,” ujar Dave.

Adapun Puan mengatakan bahwa persetujuan tersebut bertujuan Sebagai memperkuat Lini Pertahanan nasional. Di Di Itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI juga Memberi perhatian Ke ketahanan Ketahanan Pangan, ketahanan energi, serta penguatan Usaha Kecil Menengah dan perlindungan tenaga kerja.

“Di bidang sosial dan Kebiasaan Global, penguatan Mutu Pembelajaran, Kesejajaran, serta perlindungan perempuan dan anak terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat,” terangnya.