Dibandingkan Bangsa Asosiasinegara-Negaraasiatenggara, Kita Aneh Sendiri

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mengingatkan pemerintah dan Lembaga Legis Latif agar penyusunan Undang-undang (Undang-Undang) Ketenagakerjaan tidak menjadi penghambat Perkembangan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Apindo berharap UUKetenagakerjaan yang Terbaru dapat menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, Di ini yang penting bukan sekadar Kecepatanakses penyelesaian Undang-Undang, melainkan substansi aturan tersebut. Bob berharap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Terbaru dapat menjadi pendorong ekonomi.

“Yang paling penting bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bisa menjadi prime mover Di ekonomi kita. Jangan Sebagai Alternatif, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi derailers yang menghalangi Perkembangan ekonomi yang kita harapkan 8 persen,” kata Bob Hingga Jakarta, Rabu (2/8/2026).

Baca Juga: Buruh: RUU Ketenagakerjaan Tak Boleh seperti Omnibus Law, Dibahas Di Malam Di Hotel Hingga Hotel

Bob menjelaskan target Perkembangan ekonomi 8 persen mustahil dicapai jika hanya mengandalkan potensi pasar dan modal Di Di negeri. Indonesia membutuhkan masuknya Penanaman Modal Di Negeri Foreign secara masif Sebagai menopang target yang cukup tinggi tersebut.

Karenanya, aturan ketenagakerjaan harus mampu menciptakan iklim Penanaman Modal Di Negeri yang kondusif dan Bersaing Hingga tingkat regional. “Kadang-kadang kan kita bikin aneh-aneh. Dibandingkan Bangsa Asosiasinegara-Negaraasiatenggara kita aneh sendiri, ya siapa yang mau masuk (Penanaman Modal Di Negeri) kalau Undang-Undang kita aneh,” ujarnya.

Apindo menilai Indonesia sering kali Mengintroduksi Keputusan yang terkesan berbeda atau tidak wajar dibandingkan Bangsa Asosiasinegara-Negaraasiatenggara lainnya, Supaya Berpotensi Sebagai menurunkan daya saing Penanaman Modal Di Negeri nasional.