Duduk Peristiwa Pidana Konflik Ambalat, Blok Harta Karun Bikin Malaysia Panas

– Pekan lalu, Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan penting soal pengelolaan bersama Blok Ambalat, Daerah kaya sumber daya alam yang telah lama Karena Itu sengketa.

Meski disambut sebagai langkah maju Untuk hubungan bilateral, kesepakatan ini justru memicu keresahan Ke Bangsa Pada Sabah, Malaysia. Para pemimpinnya menuntut penjelasan, khawatir kepentingan mereka Ke kawasan itu terganggu.

Blok Ambalat memang kerap Karena Itu sumber ketegangan. Seperti yang terjadi Di ini, Blok Ambalat kembali memanaskan politik Malaysia. Lantas, bagaimana duduk perkaranya?

Bom Waktu Warisan Kolonial

Ribuan tahun silam, Di kerajaan-kerajaan kuno Ke Asia Tenggara berdiri, Prototipe perbatasan belum menjadi sesuatu yang penting.

Sebab, sistem kekuasaan Di itu bersifat poros. Maksudnya, luas Daerah ditentukan berdasarkan jarak suatu tempat Didalam pusat kerajaan. Lebih Di suatu Daerah Didalam pusat kerajaan, Lebih kuat kendali raja. Sebagai Gantinya, Daerah yang jauh Didalam pusat cenderung diabaikan.

“Kerajaan Dikatakan sebagai inti yang ditentukan Dari porosnya, bukan perimeter atau perbatasannya,” cetus Thomas Suarez Untuk bukunya Early Mapping of Southeast Asia (1999).

Semua berubah ketika kolonialisme Barat masuk. Prototipe batas Daerah mulai diperkenalkan Dari kekuatan kolonial seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugal.

Mereka membagi Daerah Asia Tenggara berdasarkan kesepakatan bilateral dan sering kali Didalam menggunakan garis astronomis, tanpa Merencanakan realitas sosial dan Adat Istiadat Dunia setempat.

Didalam sinilah terbentuk Daerah-Daerah yang kelak menjadi Indonesia, Malaysia, Laos, dan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya, termasuk Blok Ambalat.

Soal Ambalat, Ke 1891, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian penting berjudul “Netherlands and British Boundary Treaty in the Island of Borneo 1891”. Untuk perjanjian disepakati bahwa Daerah Ke Selatan garis paralel 4°10′ Lintang Utara menjadi milik Belanda.

Regulasi ini menetapkan batas maritim Hindia Belanda, dan Ke dalamnya termasuk Daerah laut yang kini dikenal sebagai Blok Ambalat.  

Akan Tetapi, seperti dicatat Thomas Suarez Untuk bukunya Early Mapping of Southeast Asia (1999), pembagian semacam ini bersifat sepihak dan tidak Merencanakan eksistensi kerajaan lokal atau aspirasi Komunitas adat.

Ketika para kolonial angkat kaki pasca-Konflik Bersenjata Dunia II, garis-garis batas buatan ini justru menjadi bom waktu Hubungan Dunia yang diwarisi Dari Bangsa-Bangsa modern.

Kisruh Ambalat

Ambalat merupakan laut seluas 15.235 kilometer persegi Ke Laut Sulawesi (Selat Makassar). Diyakini, terdapat ‘harta karun’ berupa cadangan Migas dan gas melimpah yang sangat strategis dan bernilai ekonomis Untuk kedua Bangsa.

Menurut Studi Ida Kurnia berjudul “Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Ke Kawasan Ambalat”, persengketaan atas Ambalat pertama kali mencuat Ke 1979.

Penyebabnya, Malaysia Mengeluarkan Peta Nasional Malaysia 1979. Lewat peta ini, Malaysia menetapkan luas laut teritorial sejauh 12 mil yang diukur Didalam garis dasar pantai terluar. Didalam sini, Ambalat diklaim masuk Malaysia.

Studi Trost Haller berjudul “The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia” (1998) Menginformasikan, Peta Malaysia 1979 langsung direaksi keras banyak Bangsa tetangga. Tak hanya Dari Indonesia, tetapi juga Filipina dan China.

Sebab, peta tersebut memasukkan Daerah Bangsa Foreign berdasarkan batas-batas yang dikeluarkan Malaysia sendiri tanpa pernah Berbicara Sebelumnya. Karena Itu, mengacu Ke aturan internasional, akibat banyak Bangsa Keluhan Masyarakat, peta tersebut tak bisa digunakan. 

Indonesia sendiri makin memperkuat klaim atas Ambalat lewat ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS 1982) khususnya mengenai Bangsa kepulauan Berdasarkan pasal 47 UNCLOS 1982. Artinya, Ambalat sah masuk Indonesia. 

“Didalam didasarkan Ke fakta sejarah, Kebugaran alamiah, serta aturan hukum laut internasional, klaim yang diajukan Dari pihak Malaysia Pada blok Ambalat menjadi tidak berdasar,” tulis Studi Universitas Indonesia berjudul “Klaim sepihak Ambalat Dari Malaysia dan implikasinya Untuk hubungan Indonesia-Malaysia” (2005).

Meski begitu, Malaysia tetap mengklaim Daerah Ambalat. Malahan, Ke 2005, Malaysia Menyediakan konsesi Migas Ke Ambalat kepada perusahaan Migas Shell. Didalam sinilah, Indonesia berang dan menjadikan Ambalat Karena Itu salah satu konflik perbatasan yang sulit diselesaikan.  

[Gambas:Video CNBC]