Dulu Dibangun Ibnu Sutowo, Kini Resmi Milik Bangsa

Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengeksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan Ke Kamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi Putaran terbaru sekaligus penutup Di sengketa panjang Antara pemerintah dan pengelola hotel yang telah berlangsung Pada puluhan tahun.

Hingga balik polemik tersebut, Hotel Sultan menyimpan sejarah panjang yang bermula Di proyek Bangsa Ke era Orde Mutakhir. Sengketa yang terjadi bukan sekadar persoalan pengelolaan hotel, melainkan menyangkut status lahan Bangsa yang Sebelum lama dikelola pihak swasta.

Berdasarkan arsip majalah Gatra (2005), cerita bermula ketika Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin Merasakan kabar bahwa Jakarta Berencana menjadi tuan Rumah konferensi Wisata Internasional Asia Pasifik yang dihadiri Di 3.000 peserta Ke awal 1970-an.

Pada itu Jakarta dinilai belum Memiliki cukup hotel bertaraf internasional Sebagai menampung para tamu. Sebab itu, Ali Sadikin mengajukan permintaan kepada Pertamina agar membangun hotel besar Hingga kawasan Senayan Ke 1971.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Pertamina Sebab Ke masa itu perusahaan Energi Bangsa tersebut Di menikmati masa keemasan akibat melonjaknya harga Energi dunia atau oil boom. Hingga Di Itu, pembangunan hotel berskala besar juga belum diperbolehkan dilakukan pihak swasta.

Usulan tersebut Lalu disetujui Direktur Utama Pertamina Pada itu, Ibnu Sutowo, yang memimpin perusahaan pelat merah tersebut Ke 1968-1978. Ke 1973, pembangunan hotel dimulai Hingga kawasan Senayan Lewat PT Indobuild Co.

Akan Tetapi belakangan muncul persoalan yang menjadi sumber Perdebatan hingga puluhan tahun Lalu.

Di kesaksian Ali Sadikin yang dikutip Detik.com Ke 30 Januari 2007, dirinya mengaku semula mengira PT Indobuild Co merupakan perusahaan milik Pertamina. Berencana tetapi, Setelahnya hotel berdiri Ke 1976, ia Mutakhir mengetahui bahwa perusahaan tersebut bukan Dibagian Di BUMN itu.

“Saya Mutakhir tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu,” kata Ali Sadikin.

Mengutip Bacaan Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo terbitan Tempo, hotel tersebut Memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet, satu ballroom besar, serta berbagai fasilitas Latihan dan Liburan. Sebagai memperkuat reputasinya, hotel itu bekerja sama Di jaringan internasional Hilton Hotels Corporation Agar dikenal luas Di nama Hotel Hilton.

Di sinilah awal mula Perdebatan Hotel Sultan.

Meski berdiri Hingga atas lahan Bangsa Hingga kawasan Senayan, pemerintah Pada itu memperbolehkan pihak swasta membangun sekaligus mengelola hotel tersebut. PT Indobuild Co Justru memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) Pada 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri diketahui merupakan perusahaan milik keluarga Ibnu Sutowo dan Lalu dikelola langsung Dari putranya, Pontjo Sutowo. Karena Itu, hotel yang awalnya dibangun Di konteks proyek Bangsa justru berada Hingga bawah kendali perusahaan swasta milik keluarga Sutowo.

Ke masa Orde Mutakhir, persoalan tersebut nyaris tidak pernah dipersoalkan secara terbuka. Ibnu Sutowo sendiri punya relasi Di Di Kepala Negara Soeharto. Di Bacaan Power and Economy in Suharto’s Indonesia (1990), Richard Robison menyebut Sutowo sebagai tokoh penting Di lingkar kekuasaan ekonomi Orde Mutakhir. Sebagai bos Pertamina, dia dikenal sebagai “raja Energi” sekaligus salah satu orang kepercayaan Kepala Negara Soeharto.

Sejumlah proyek strategis Bangsa Ke masa itu dijalankan Lewat Pertamina Hingga bawah kepemimpinan Sutowo, termasuk pembangunan hotel yang kini dikenal sebagai Hotel Sultan.

Akan Tetapi, karier Sutowo Hingga Pertamina juga diwarnai Perdebatan. Ketika harga Energi dunia melonjak dan pendapatan Pertamina membengkak, perusahaan justru Berjuang Di persoalan manajemen dan keuangan yang serius. Tidak adanya pengelolaan dan pembukuan yang memadai membuat Pertamina terlilit utang besar Ke pertengahan 1970-an.

Krisis tersebut akhirnya berujung Ke berakhirnya kepemimpinan Ibnu Sutowo Hingga Pertamina Setelahnya diberhentikan secara hormat Dari Kepala Negara Soeharto.

Perubahan besar Mutakhir terjadi Setelahnya runtuhnya Orde Mutakhir Ke 1998. Reformasi membuka ruang Untuk peninjauan ulang berbagai Keputusan masa lalu, termasuk status pengelolaan lahan Hingga kawasan Gelora Bung Karno.

Ketika HGB PT Indobuild Co berakhir Ke 2003, sengketa Antara pemerintah dan keluarga Sutowo mulai memasuki fase Mutakhir. Pemerintah Berusaha Membahas kembali penguasaan lahan yang berada Hingga kawasan Bangsa, Sambil Itu pihak pengelola mempertahankan hak pengelolaannya.

Sebelum Pada itu, perselisihan hukum berlangsung Pada lebih Di dua dekade Lewat berbagai proses administrasi dan Proses Hukum. Kini, Setelahnya pemerintah memenangkan sengketa tersebut, PPKGBK melakukan langkah pengosongan kawasan Hotel Sultan. 

(mfa/mfa)

Add



as a preferred

source on Google