Gaji Wantimpres Tembus Rp76,5 Juta per Orang, Diambil Di APBN

JAKARTA – Penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Ri (Wantimpres) menjadi 26 orang Di pemerintahan Ri Prabowo Subianto menuai sorotan Yang Berhubungan Bersama konsekuensi Pada Dana Bangsa dan tata kelola lembaga. Besarnya hak keuangan anggota Wantimpres juga Diperjuangkan Di perspektif efisiensi belanja publik Hingga Ditengah Keputusan pemerintah melakukan pengetatan fiskal.

“Setiap Sofa membawa konsekuensi fiskal nyata, Hingga mana merujuk Perpres Nomor 15 Tahun 2026, hak keuangan 26 anggota mencapai Rp76,5 juta per orang per bulan atau menelan dana Rp23,868 miliar per tahun Hingga luar fasilitas kelembagaan. Ukuran pemborosan bukan sekadar seberapa kecil porsinya Pada belanja APBN 2027 yang mencapai Rp4.106,3 triliun, melainkan prinsip value for money,” kata Ekonom dan Pakar Keputusan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat Di pernyataannya, Sabtu (3/10/2026).

Baca Juga: Prabowo Lantik Wantimpres, Ada Pratikno, Anwar Usman, hingga Rocky Gerung

Achmad menilai pertambahan jumlah anggota Wantimpres Di desain Sebelumnya Itu yang beranggotakan sembilan orang perlu diikuti Bersama penjelasan mengenai urgensi dan manfaat tambahan Bagi Bangsa. Menurut dia, setiap penambahan jabatan membawa konsekuensi berupa belanja rutin dan fasilitas kelembagaan yang perlu dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil atau manfaat Keputusan yang dihasilkan.

“Ketika Wantimpres berkembang Di desain sembilan menjadi 26 orang, pertanyaan sederhananya adalah tambahan Sofa itu membeli manfaat apa Bagi Bangsa. Nasihat menjadi sangat mahal bukan hanya Pada honorariumnya besar, tetapi ketika Bangsa membayarnya Sambil Itu manfaat tambahannya sulit diukur secara objektif,” ujarnya.

Ia mengatakan prinsip efisiensi Dana semestinya diterapkan secara konsisten, termasuk Di lembaga yang berada Hingga lingkungan kepresidenan. Achmad mengibaratkan penambahan sumber daya Di pelayanan publik seperti guru dan tenaga Kesejajaran yang idealnya didasarkan Di rasio kebutuhan dan beban pelayanan Agar penambahan personel Memiliki dasar yang terukur.