Genjot Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP

Jakarta –

Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Merasakan kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent Ke Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut Menyoroti penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris, termasuk Dukungan Inggris Pada proses aksesi Indonesia Hingga Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Untuk kesempatan tersebut juga, Airlangga menegaskan dukungannya Pada implementasi Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani Ke Januari 2026.

Airlangga menyampaikan sejumlah prioritas Indonesia Untuk implementasi EGP, yang mencakup penguatan kerja sama Ke bidang Pembaruan sumber daya manusia, energi, Penanaman Modal, serta transisi Ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi ekonomi kedua Negeri sekaligus mendukung Perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga dikutip Didalam keterangan kementerian koordinator Perekonomian, Rabu (29/7/2026).

Airlangga juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia Hingga Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

“Keikutsertaan Indonesia Untuk CPTPP merupakan Dibagian Didalam strategi Sebagai memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendukung Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan,” terang Airlangga.

Sejalan Didalam hal tersebut, Pemerintah Inggris kembali menegaskan dukungannya Pada proses aksesi Indonesia Hingga CPTPP.

Inggris memandang keikutsertaan Indonesia Akansegera Lebih memperkuat peran CPTPP sebagai perjanjian perdagangan berstandar tinggi sekaligus Meningkatkan relevansinya Ke Kawasan Indo-Pasifik.

Airlangga menambahkan hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris bakal terus Menimbulkan Kekhawatiran. Sebagai itu, Pemerintah Indonesia siap melanjutkan kerja sama yang erat Didalam Pemerintah Inggris, baik Lewat implementasi EGP maupun Dukungan Pada proses aksesi Indonesia Hingga CPTPP.