Judi Online Bisa Bikin Kejahatan Naik dan Ancam Perkembangan Ekonomi

Jakarta –

Maraknya judi online Ke Indonesia disebut bisa memangkas potensi Perkembangan ekonomi. Hal ini Sebab dana Kelompok tak dipakai Untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Anggota Dewan Peningkatan Ekonomi (DEN) Firman Hidayat menjelaskan, berdasarkan kajian DEN, dampak negatif judol Di perekonomian terjadi Sebab hilangnya efek pengganda (multiplier effect) yang mestinya didapat Didalam uang Kelompok yang diinvestasikan atau dibelanjakan Untuk konsumsi.

“Estimasi Ke 2024, impact judi online ini 0,3% Didalam Perkembangan ekonomi. Kalau tahun lalu itu 5%, [jika tanpa ada judol] harusnya 5,3%. Angka 0,3% ini sangat berharga Untuk kita mencapai target Perkembangan Pak Ri,” ujar dia, Di Peristiwa Katadata Policy Dialogue bertajuk ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Perbankan’ Ke Jakarta, Selasa (5/8).

Ia mencontohkan sebuah studi Ke Brasil pengeluaran Tempattinggal tangga Untuk judi mencapai 2 kali lipat, yakni 19,9% Didalam pendapatan. Ke Di yang sama, pengeluaran Untuk Minuman, baju, dan Terapi turun Didalam 63% Di 57%. Penurunan konsumsi inilah yang menimbulkan efek kontraksi Ke Perkembangan ekonomi.

Didalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut nilai perputaran dana judol Ke Indonesia menembus Rp 927 triliun hingga Kuartal I 2025. DEN memproyeksikan 70% Didalam total dana judol dilarikan Di luar negeri Supaya menihilkan efek pengganda Di perekonomian Negeri. “Yang Berlari Di luar negeri itu bukan cuma duitnya, multiplier effect-nya [ke negara] nol,” ujar Firman Hidayat.

Firman mengungkapkan Kejadian Luar Biasa yang sama, yaitu hilangnya multiplier effect akibat judol, juga dirasakan Negeri lain seperti Hong Kong dan Afrika Selatan. Lantaran mayoritas dana judol dibawa kabur Di luar negeri, nilai kehilangan potensi Pajak Lainnya Hong Kong adalah sebesar HK$9,4 miliar per tahun (Di Rp19,6 triliun) Sambil Afrika Selatan sebesar R110 juta per tahun (Di Rp99,9 miliar).

Eksperimen independen Katadata Insight Center (KIC) Menunjukkan bahwa, berdasarkan data PPATK per 2024, mayoritas Manajer judol Ke Indonesia (71%) adalah Kelompok menengah Di bawah, yakni mereka yang berpenghasilan Bawah Rp5 juta. Kelompok Manajer terbanyak kedua adalah warga berpenghasilan Rp5 juta-Rp10 juta (15%).

Jual Beli Rekening

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan salah satu kontributor utama Di transaksi judi online adalah penyalahgunaan rekening dorman dan jual beli rekening. PPATK Meninjau 1,5 juta rekening yang digunakan Di tindak pidana. Sebanyak 150 ribu rekening Ke antaranya merupakan rekening nominee (rekening yang digunakan bukan pemilik aslinya).

Didalam 150 ribu rekening tersebut, sebanyak 120 ribu Ke antaranya terindikasi terlibat Di jual beli rekening, 20 ribu lainnya terlibat Intrusi, dan 10 ribu rekening Yang Berhubungan Didalam penyimpangan lainnya. Ivan memerinci bahwa lebih Didalam 50 ribu rekening Didalam rekening nominee terindikasi tidak ada Kegiatan alias dorman Sebelumnya dialiri dana ilegal.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menjelaskan Ke sektor perbankan melekat tugas pengawasan rekening yang diatur Di serangkaian Aturan, prosedur dan sistem Anti Pencucian Uang (APU), Upaya Mencegah Pendanaan Kekerasan Politik (PPT), dan Upaya Mencegah Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). “Sudah dibuat unit kerja khusus, salah satunya bertugas melakukan monitoring atas transaksi mencurigakan yang menggunakan rekening dormant,” tutur Hery.

Hasil studi Katadata Insight Center (KIC), berdasarkan dialog lintas stakeholder Ke bulan April 2025 bekerjasama Didalam Perbanas, juga menemukan praktik jual beli rekening sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan judol tumbuh subur Ke Di Kelompok. “Ada temuan Menarik Perhatian: maraknya jual beli rekening Untuk Menyambut uang secara instan. Kelompok rela walau rekeningnya dipakai Untuk menampung judol,” kata Executive Director KIC Fakhridho Susilo, Ph.D.

KIC menyebut suburnya praktik jual-beli rekening jamak melibatkan sindikat penadah rekening Untuk menampung transaksi judol. Selain berdampak Ke Perlindungan dan Kerahasiaan data serta skor kredit yang buruk, Kelompok yang menjual rekeningnya tentunya Berpeluang terjerat urusan hukum jika rekening terbukti digunakan Untuk kegiatan ilegal.

PPTK pun Memutuskan langkah tegas Didalam menerapkan Aturan penghentian Sambil transaksi rekening dorman. Data Menunjukkan bahwa langkah ini berhasil menurunkan jumlah transaksi judi online Ke periode pertama Sesudah upaya penekanan dilakukan.

Menurut PPATK, nilai perputaran uang judi online Ke Semester I 2025 mencapai Rp 99,68 triliun. Angka ini Menunjukkan tingkat Perkembangan transaksi judol -72% year-on-year (YoY). Senada Didalam hal ini, jumlah transaksi Ke periode yang sama mencapai 174,9 juta, atau -17%.

Ivan mengatakan proses henti Sambil rekening dorman ini tidak dilakukan serta-merta, tapi sudah Lewat proses yang sangat panjang. “Jangan dinarasikan perampasan, penyitaan. Dana nasabah tetap aman. Sudah kita buka semua [rekening yang dibekukan],” jelas dia.

“Undang-Undang juga mewajibkan pengkinian data, wajib. Ini semata-mata Untuk menjaga sistem keuangan Indonesia,” lanjut Ivan.

Peran Ilmu Pengetahuan dan Kolaborasi Antarlembaga

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kemenkomdigi Teguh Arifiyadi menyoroti pentingnya kolaborasi Di pemerintah, regulator, dan sektor swasta Di memerangi kejahatan Perbankan. Modus judi online kini tidak hanya bergantung Ke situs web biasa, tetapi juga memanfaatkan berbagai alat seperti IP address, text search engine, dan image search. Karenanya, sinergi dan peningkatan literasi keuangan menjadi Kunci Untuk mengendalikan kejahatan Perbankan secara massal dan efektif, mulai Didalam level sekolah hingga level profesional.

Teguh juga menekankan bahwa Untuk Mengurangi dampak negatif Didalam kejahatan Perbankan ini, Pembelajaran dan kolaborasi antar instansi Yang Berhubungan Didalam sangat diperlukan. Dari dini, anak-anak dan Kelompok perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya kejahatan Perbankan serta cara-cara Untuk melindungi diri mereka Didalam risiko kejahatan online.

Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perbanas Fransiska Oei Berkata bank sudah melakukan berbagai langkah pengetatan dan Pembelajaran Untuk mencegah kejahatan Perbankan. Bank-bank Ke Indonesia kini Lebih Memperbaiki pengamanan Di aspek Ilmu Pengetahuan dan legal Untuk Menantikan potensi kejahatan.

Salah satu langkah yang penting adalah melakukan verifikasi data nasabah secara lebih komprehensif, Didalam bekerjasama Didalam instansi-instansi Yang Berhubungan Didalam seperti Dukcapil, AHU, dan Pajak Lainnya.

Tetapi, Fransiska juga mengingatkan bahwa para penipu (fraudster) sangat dinamis, Supaya bank juga harus Memiliki strategi yang fleksibel dan mampu merespons Didalam cepat setiap perubahan modus operan Ke yang muncul. Di Kontek Sini prinsip Unjuk Rasa-reaksi, menjadi sangat penting Di menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi Kelompok Didalam kerugian yang lebih besar.

Ke kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Rizal Ramadhani menambahkan bahwa angka kejahatan, termasuk Kejahatan Finansial (scam), yang menghantui sektor keuangan terus merangkak naik. Untuk angka Kejahatan Finansial online saja, Satgas Pasti Menyaksikan 822 laporan per hari atau 2.643 aduan per bulan.

Menurutnya, selain lewat sinergi Di kementerian/lembaga dan pelaku jasa keuangan, masalah ini perlu diatasi pula lewat peningkatan literasi digital Kelompok. Rizal Berkata banyak warga yang gagap pengetahuan soal efek Ilmu Pengetahuan meski sudah terpapar banyak produk Ilmu Pengetahuan informasi dan komunikasi (TIK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa PPATK tak bisa sendirian menangani pemberantasan judi online ini. Ia menekankan soal kolaborasi yang lebih baik lagi Didalam semua pihak. “Saya sepakat kuncinya adalah kolaborasi. PPATK tak bisa sendiri. OJK tak bisa sendiri, siapa pun Didalam kami (PPATK, Perbanas, OJK, Komdigi, aparat penegak hukum) Di konteks sendiri, pasti tak Berencana bisa apa-apa, saya berharap Di Didepan, kolaborasi Berencana lebih kuat lagi.”