Lokasi Kesulitan Bayar Gaji Pegawai, Dua Pembantu Kepala Negara Prabowo Buka Suara

Jakarta –

Pembantu Kepala Negara Untuk Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Lokasi masih Merasakan kesulitan imbas beban belanja pegawai yang mencapai 40-50% Didalam Biaya Pendapatan dan Belanja Lokasi (APBD) tahunnya.

Yang Terkait Didalam masalah ini, Tito mengatakan pemerintah Berencana Merundingkan Didalam Kementerian Keuangan Sebagai mencari solusi terbaik.

“Nanti ada Skuat teknis Didalam Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi Didalam Ditjen Perimbangan dan Keuangan Lokasi ya Sebagai bicarakan apa solusi Sebagai Lokasi-Lokasi terutama yang pembiayaan belanja pegawainya Ke atas 40-50% gitu ya,” ungkap Tito Untuk konferensi pers Ke Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Untuk kesempatan yang sama, Pembantu Kepala Negara Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah pusat terus mengawal kapasitas fiskal setiap Lokasi.

Setiap Lokasi yang Memiliki masalah fiskal, baik Sebab beban belanja pegawai yang berat maupun Merasakan bencana, Berencana tetap Menyambut Pemberian pemerintah pusat.

“Dari Sebab Itu kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu Didalam sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah Lokasi, kemampuan setiap APBD,” ujar Suahasil.

Yang Terkait Didalam Pemberian yang dimaksud, Suahasil mencontohkan pemerintah Sebelumnya Menyediakan tambahan dana Peralihan Di Lokasi sebesar Rp 10,6 triliun Ke awal 2026 Sebagai Lokasi-Lokasi terdampak bencana Genangan Air dan longsor.

Lalu setelahnya Di terjadi bencana gempa Ke Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah pusat juga kembali menggelontorkan dana Pemberian Melewati berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Ke luar itu, Suahasil mengatakan Sebelumnya pemerintah pusat juga sudah Memberi tambahan TKD Didalam total mencapai Rp 20,5 triliun Di berbagai Lokasi Sebagai memenuhi kebutuhan belanja, baik Sebagai belanja pegawai maupun belanja Langkah lainnya.

“Peralihan Di Lokasi tahun 2026 ini Kalau Ke APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Didalam berbagai macam tambahan itu, maka Di ini Mungkin Saja sudah mencapai Rp 720 triliun,” katanya.

Menurutnya seluruh Pemberian dan tambahan Peralihan Di Lokasi ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat Meninjau Situasi Biaya Belanja dan Pendapatan Lokasi (APBD) secara terperinci Sebagai mengetahui kebutuhan setiap Lokasi.

“Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Sebab kita memang Meninjau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebencana alam, ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran Sebagai belanja pegawai dan seterusnya,” pungkas Suahasil.

(igo/hns)