Pemerintah Bidik Rp 130 Triliun Di Pangkas Perjalanan Dinas hingga Pertemuan

Jakarta –

Pemerintah merealokasi Biaya Di APBN 2026. Keputusan itu Bagi mendukung efisiensi fiskal Ke Ditengah gejolak ekonomi akibat Politik Global Dunia.

Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengalihan Biaya Akansegera dilakukan Di belanja kurang prioritas Di Kementerian dan Lembaga (K/L), menjadi belanja produktif yang langsung berdampak Ke Komunitas.

“Pemerintah melakukan langkah strategis Di pengelolaan keuangan Negeri Melewati prioritisasi dan refocusing belanja K/L,” kata Airlangga Di konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Contoh belanja yang Dikatakan kurang prioritas seperti perjalanan dinas, Pertemuan, belanja non operasional, serta kegiatan seremonial.

Belanja-belanja seperti itu Akansegera dipangkas dan dialihkan Ke belanja yang lebih produktif termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

Khusus perjalanan dinas, anggarannya Akansegera dikurangi hingga 50% Bagi perjalanan dinas Di negeri dan 70% Bagi perjalanan dinas luar negeri.

“Efisiensi perjalanan dinas Di negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” tutur Airlangga.

Airlangga menyebut nilai penajaman belanja Melewati optimalisasi Biaya Akansegera berada Di rentang Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

“Pemerintah terus Merangsang percepatan belanja K/L, serta penajaman belanja Melewati optimalisasi Biaya. Potensi prioritisas dan refocusing Biaya K/L Di range Rp 121,2 triliun hingga 130,2 triliun,” jelas Airlangga.