Pemerintah Raup Setoran Iuran Wajib Rp 1.196 T, 60% Untuk Target

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan Iuran Wajib hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun. Jumlah itu setara Di 60,16% Untuk target yang ditetapkan tahun ini Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan Iuran Wajib Agustus 2024 itu turun 4,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, penurunannya mulai Merasakan perbaikan dibandingkan beberapa bulan Sebelumnya.

“Untuk sisi penerimaan Iuran Wajib terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum Perkembangan yang sudah tercipta Pada dua bulan Sebelumnya. Diharapkan Tren positif tersebut tetap terjaga Ke bulan-bulan Lanjutnya,” terang Wakil Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan II Thomas Djiwandono Untuk konferensi pers APBN KiTa Ke kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Kepala Negara terpilih Prabowo Subianto merinci, penerimaan Iuran Wajib yang berasal Untuk PPh non migas mencapai Rp 665,52 triliun atau 62,58% Untuk target, turun 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 10,23% Di nilai terkumpul Rp 44,45 triliun atau 58,20% Untuk target.

“PPh non migas terkontraksi akibat pelemahan harga Produk Internasional tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama Ke sektor Yang Berhubungan Di Produk Internasional. PPh migas terkontraksi akibat penurunan lifting Energi bumi,” tulis bahan paparannya.

Ke sisi lain, penerimaan Iuran Wajib Untuk PPN & PPnBM naik 7,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Di nilai Rp 470,81 triliun atau 58,03% Untuk target. Organisasi Internasional & Iuran Wajib lainnya Malahan tumbuh 34,18% Di nilai Rp 15,76 triliun atau 41,78% Untuk target.

Mayoritas jenis Iuran Wajib utama tumbuh positif seiring terjaganya Kegiatan ekonomi. Ke antaranya PPh 22 Perdagangan Masuk Negeri dan PPN Perdagangan Masuk Negeri, PPh 26, PPh Final, dan PPN Untuk negeri bruto. PPh 21 juga tumbuh positif seiring Di utilisasi dan upah tenaga kerja.

Penerimaan Iuran Wajib yang Merasakan penurunan adalah PPh Badan, yang disebabkan penurunan kinerja perusahaan Ke 2023 akibat penurunan harga Produk Internasional Supaya pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang.

PPN Untuk negeri neto juga terkontraksi akibat peningkatan restitusi terutama Ke sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan.

“Secara bruto, PPN Untuk negeri mencatatkan Perkembangan 9% sejalan Di terjaganya tingkat konsumsi Kelompok. Tetapi akibat peningkatan permintaan restitusi Sebagai mendukung cash flow perusahaan, pertumbuhannya secara neto Merasakan kontraksi sebesar -4,9% Di realisasi Rp 275,69 triliun,” terang Thomas.

Untuk kesempatan tersebut, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN) sampai Agustus 2024 defisit Rp 153,7 triliun. Realisasi itu setara Di 0,68% Pada Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN hingga akhir Agustus adalah Rp 153,7 triliun. Ini artinya 0,68% Untuk PDB, masih Untuk track sesuai Di Aturantertulis APBN 2024,” kata Sri Mulyani.

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, Untuk sisi Kesejajaran primer tercatat masih surplus Rp 161,8 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan Bangsa sampai Agustus 2024 terkumpul Rp 1.777 triliun atau turun 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal Untuk Iuran Wajib, bea cukai, serta penerimaan Bangsa bukan Iuran Wajib (PNBP).

“Ini artinya 63,4% Untuk target dan ini kontraksinya 2,5% yoy. Kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan Ke bulan-bulan Sebelumnya,” tutur Sri Mulyani.

Pada pendapatan Bangsa turun, belanja Bangsa telah mencapai Rp 1.930,7 triliun atau melonjak 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja itu terdiri Untuk belanja K/L, belanja non K/L dan Peralihan Hingga Area.

“Seperti diketahui 2024 ini Dari awal tahun Perkembangan Untuk belanja Bangsa double digit. Ini Sebab kita ada kebutuhan Sebagai Pemungutan Suara Rakyat, membelanjakan terutama Sebagai Pemberian sosial El Nino, itu semuanya menyebabkan belanja Bangsa Menimbulkan Kekhawatiran,” terang Sri Mulyani.