Penggunaan Dana SAL Kini Dibagi Dua Skema, Ini Bedanya

Jakarta –

Aturan penggunaan Dana Saldo Dana Lebih (SAL) berubah Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Melewati aturan tersebut, penggunaan SAL kini dibagi menjadi dua skema, yakni Untuk menjaga pengelolaan kas dan defisit APBN, serta Untuk membiayai Langkah atau kegiatan Mutakhir.

Peneliti Senior Kelompok Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Erwin Syahrial mengatakan pengaturan tersebut memperkuat tata kelola dan disiplin fiskal. Menurutnya, pemerintah tetap Memperoleh ruang Untuk merespons dinamika ekonomi, Akan Tetapi penggunaan SAL Untuk Langkah Mutakhir kini harus Menyambut persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Perubahan itu Menunjukkan itikad Pemerintah menjaga Kesejajaran Di fleksibilitas Keputusan fiskal dan akuntabilitas penggunaan dana publik,” kata Erwin Di keterangannya Ke Jakarta, Sabtu (19/7/2026).

Erwin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang APBN 2026, penggunaan SAL dibagi menjadi dua kategori.

Kategori pertama digunakan Untuk kebutuhan pengelolaan kas dan tambahan pembiayaan apabila defisit APBN diperkirakan melampaui target 2,68%. Di Kebugaran tersebut, pemerintah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan cukup melaporkannya Di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2026.

Menurut Erwin, Syarat ini juga menegaskan bahwa penempatan Dana SAL sebesar Rp 100 triliun Ke bank-bank Himbara Ke 2026 tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sambil Itu, kategori kedua mengatur penggunaan SAL Untuk membiayai Langkah atau kegiatan yang tidak berkaitan Didalam penutupan defisit maupun pengelolaan kas. Untuk penggunaan tersebut, pemerintah wajib memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur Di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang APBN 2026.

Erwin menilai pengaturan itu membedakan fungsi SAL sebagai bantalan fiskal Didalam penggunaannya Untuk mendanai Keputusan Mutakhir.

“Didalam sebab itu, penggunaan SAL Untuk menjaga stabilitas APBN, ketika terjadi tekanan penerimaan Negeri dinilai tepat apabila dilakukan secara cepat tanpa Melewati proses persetujuan tambahan Di Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Erwin.

Ia menambahkan, apabila SAL Akansegera digunakan Untuk membiayai Langkah Mutakhir Ke luar kebutuhan menjaga stabilitas fiskal, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan agar penggunaan dana Negeri tetap transparan, terukur, dan Memperoleh legitimasi politik.

Di APBN 2026, pemerintah telah Membagikan pembiayaan yang bersumber Di Dana SAL sebesar Rp 60 triliun. Menurut Erwin, alokasi tersebut dapat digunakan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Lantaran sudah menjadi Pada Di postur APBN yang disahkan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila kebutuhan penggunaan SAL melebihi alokasi tersebut, pemerintah harus menyampaikannya Di Laporan Realisasi Semester I APBN dan Outlook Semester II sebagai Pada Di permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ke Di Itu, Erwin menilai perubahan Di Undang-Undang APBN 2026 juga Menyediakan ruang Untuk Bendahara Umum Negeri Untuk mengelola Dana SAL secara lebih aktif. Bendahara Umum Negeri tidak hanya dapat menempatkan SAL Ke luar Bank Indonesia, tetapi juga melakukan optimalisasi portofolio Melewati rekomposisi Nilai Mata Uang Uang Negara Indonesia dan valuta Asing sebagai langkah mitigasi risiko pasar.

“Keputusan itu dapat Meningkatkan efisiensi pengelolaan kas Negeri sepanjang tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Menurut Erwin, dibandingkan Syarat Di Undang-Undang APBN 2025, aturan Mutakhir Menunjukkan perubahan pendekatan Di pengelolaan SAL. Pemerintah tetap Memperoleh fleksibilitas Berjuang Didalam gejolak ekonomi, Akan Tetapi Ke sisi lain pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat diperkuat Untuk penggunaan SAL yang bersifat Keputusan.

Ia menilai kepastian mekanisme tersebut dapat Meningkatkan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia Ke Di ketidakpastian ekonomi Dunia.

Sambil Itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Diponegoro (Undip) Esther Sri Astuti menilai penggunaan Dana SAL sebagai bantalan fiskal sudah tepat Di dilakukan secara selektif dan terukur.

“Penggunaan dana SAL sebagai buffer fiskal sudah benar. Tapi yang perlu dipikirkan adalah mitigasi penggunaannya agar tepat sasaran,” kata Esther.

Menurut Esther, SAL sebaiknya difokuskan Untuk merespons gejolak fiskal dan pasar.

“Dana darurat ini hanya Untuk menambal gejolak penerimaan Negeri, mengamankan target defisit APBN, serta meredam gejolak kepanikan pasar.”

Ia menilai beberapa prioritas penggunaan SAL Di lain Untuk meredam lonjakan harga Migas Dunia, menjaga pembayaran Dukungan Pemerintah energi, serta menstabilkan Surat Berharga Negeri (SBN) Di pasar bergejolak.

Esther juga menekankan pentingnya koordinasi Di penempatan dan penarikan Dana SAL Di sistem perbankan agar tidak mengganggu Keputusan moneter.

Ke Di Itu, jika Dana SAL ditempatkan Ke perbankan seperti Himbara Untuk Merangsang likuiditas, skemanya perlu dievaluasi secara berkala.

“Skemanya harus dievaluasi berkala dan difokuskan Ke sektor kredit produktif,” tambah Esther.

Menurutnya, Didalam penggunaan yang selektif, Dana SAL dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal tanpa menimbulkan risiko Mutakhir Pada stabilitas makroekonomi maupun kepercayaan investor.