Preman Peliharaan Bupati Bikin Onar, Daerah RI Ini Habis Diacak-acak

Keberadaan preman meresahkan Kelompok. Kini, Aksi Massa premanisme tak hanya terbukti mengganggu Perlindungan, tetapi juga perekonomian. Banyak pelaku usaha cemas Untuk berbisnis Lantaran khawatir dipalak Dari tindakan premanisme ormas.

Ke Indonesia, Aksi Massa premanisme bukanlah hal Terbaru. Trend Populer ini telah berlangsung Sebelum lama. Justru, pernah terjadi insiden Pada suatu Daerah diacak-acak Dari kelompok preman hingga Rumah-Rumah milik orang kaya dirampok. Salah satu peristiwa semacam ini terjadi Ke 1901 Ke Karesidenan Madiun yang meliputi Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo. 

Rumah Dijarah, Stasiun Dikuasai 

Ke pertengahan 1901, para jagoan Bersama berbagai penjuru Madiun turun Di jalan. Mereka melancarkan Aksi Massa-Aksi Massa, yang Untuk konteks Terbaru, dikenal sebagai premanisme. Mengambil Barang Orang Lain Bersama Tindak Kekerasan, pembegalan, pemalakan, penjarahan hingga Tindak Kekerasan Pada warga sipil mewarnai hari-hari Ke tahun itu. Rumah-Rumah orang kaya pun menjadi sasaran utama. 

Surat Kabar het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie (14 Oktober 1901) melaporkan, ada puluhan Tindak Kejahatan terjadi beberapa bulan terakhir. Semuanya berupa tindakan brutal Mengambil Barang Orang Lain Bersama Tindak Kekerasan dan penjarahan. Salah satu terbesar terjadi Ke Purwodadi.

Ke sana, sekelompok preman berhasil menyusup Di kediaman pemilik pabrik gula. Mereka menggasak harta benda Ke Untuk Rumah. Para penghuni tidak diberi kesempatan Untuk melawan. Mata mereka ditutup, mulut disumpal, tubuh diikat erat. Sesudah itu, mereka digiring Di Ditengah sawah agar Aksi Massa berlangsung lancar dan tanpa saksi.

“Untuk kelompok berjumlah 20 orang atau lebih, perampok menyerbu, tidak hanya menjarah sepuasnya tetapi juga melakukan penyiksaan, misalnya Bersama membungkus korban Untuk tikar, mengikat mereka agar tidak bisa melihat atau berbicara,” tulis koran het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie. 

Tak berhenti Ke situ, para preman juga mengincar titik-titik vital. Stasiun Paron Ke Ngawi, misalnya, dikabarkan dikuasai mereka. Tujuan mereka jelas, yakni menggasak kas Bangsa yang tersimpan Ke sana.

Semua tindakan premanisme lantas membuat warga dicekam kepanikan. Polisi tak bisa berbuat banyak. Koran de Locomotief (5 Oktober 1901) menyebut, ketidakmampuan polisi menenangkan situasi membuat pemerintah Daerah Mengkaji langkah yang tak biasa, yakni meminjamkan senjata kepada warga sipil, terutama warga Eropa, Untuk mempertahankan diri Bersama amukan para preman. 

Preman Peliharaan Bupati

Aksi Massa preman mengobrak-abrik Madiun Di beberapa bulan ternyata Yang Terkait Bersama Bersama konflik politik Ditengah Residen J.J Donner Bersama bawahannya Bupati Madiun, yakni Brotodiningrat. Cerita bermula Ke Oktober 1899 Pada Rumah Donner disantroni maling yang mencuri tirai Ke ruangan tempat istirahat sang residen.

Meski hanya tirai, Donner menduga kejadian tersebut sarat nuansa politik yang didalangi Dari Brotodiningrat. Untuk Donner, Bupati Madiun itu ingin mengganggu kedudukannya. Apalagi Ke bulan yang sama, banyak Tindak Kejahatan pencurian menyasar Rumah orang Eropa. Donner lantas memerintahkan Brotodiningrat melakukan investigasi.

Singkat cerita, hasil investigasi Menginformasikan pelaku adalah Soeradi. Dia merupakan residivis Tindak Kejahatan Mengambil Barang Orang Lain Bersama Tindak Kekerasan. Akansegera tetapi, Donner tak puas dan tetap menuduh Brotodiningrat sebagai dalang. Dia pun melakukan investigasi mandiri dan Menginformasikan fakta mencengangkan.

Ternyata bupati itu mengepalai kelompok kraman alias dunia hitam yang terdiri Bersama bandit dan jago, yang Untuk Terbaru disebut preman. Donner menyebut kelompok ini bakal membuat pemberontakan besar seperti Konflik Bersenjata Diponegoro (1825).

“(Untuk Donner), Brotodiningrat adalah pimpinan tidak resmi Bersama jaringan polisi dan mata-mata, yang lebih berkuasa daripada polisi manapun, yang terdiri atas mantan narapidana dan penjahat lain,” ungkap Sejarawan Ong Hok Hak Fundamental Untuk Madiun Untuk Kemelut Sejarah (2018). 

Menurut Ong Hok Hak Fundamental, orang-orang dunia hitam sebenarnya dimanfaatkan Brotodiningrat bukan Untuk Melakukan pemberontakan, tetapi mengamankan Daerah. Sebab, kepolisian dinilai belum efektif mengelola situasi, Supaya bupati dinilai perlu ‘memelihara’ preman Untuk menjaga Perlindungan Daerah. 

Brotodiningrat jelas menolak tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah. Tetapi, investigasi Donner ternyata sangat ampuh dan lebih didengar. Ini bisa terjadi Lantaran dia orang Eropa dan juga tindakan memelihara orang Bersama dunia hitam sangat dilarang, Kendati tujuan pemeliharaannya bukan Untuk pemberontakan. 

Akhirnya, kekuasaan Brotodiningrat sebagai Bupati Madiun berakhir lebih cepat.

Ke titik inilah, para anggota kelompok Ke dunia hitam bak kehilangan ‘induk’. Mereka tak ada yang mengontrol, Supaya Bersama cepat muncul Di permukaan dan berbuat onar. Kelak, sejarah mencatat kekacauan ini sebagai Peristiwa Brotodiningrat yang berlangsung Di berbulan-bulan Ke Madiun.

Situasi Terbaru bisa kembali normal usai sang residen J.J Donner, turut dipensiunkan.