Proses Pengajuan Bantuan Sosial Dipangkas Dari Sebab Itu 3 Tahap!

Jakarta –

Proses Konversi Digital Inisiatif perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses Di manual Hingga sistem elektronik, Tetapi memangkas proses pengajuan Pemberian sosial (Bantuan Sosial) Di 7 tahap menjadi 3 tahap.

Pejabat Tingginegara Pendayagunaan Aparatur Bangsa dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Sukses Konversi Digital perlinsos ini terbukti Di hasil piloting yang telah dilakukan Ke Kabupaten Banyuwangi.

“Di hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan Lewat data lintas sektor,” kata Rini Di keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Menurut Rini hal terpenting Di proses Konversi Digital perlinsos ini dimulai Di menjadikan Data Tunggal Sosial Keadaan Ekonomi Negara (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat Didalam interoperabilitas data lintas sektor.

Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung Supaya Bantuan Fluktuasi Harga itu sampai kepada Komunitas yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan Dari Pemimpin Negara Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, Supaya Pemberian betul-betul diterima Dari keluarga yang membutuhkan.

Malahan menurut Rini, Prabowo juga Merangsang keberanian pemerintah Bagi meneliti, Menimbang, dan mengubah skema Bantuan Fluktuasi Harga bila perlu. Bagi itu DTSEN harus diperkuat Didalam berbagi data administratif lain Supaya bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

“Memastikan bahwa setiap Nilai Mata Uang Nasional Pemberian sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih Keputusan,” tegas Rini.

Ke Di Yang Sama, Ketua Asosiasi PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project Konversi Digital perlinsos ini Akansegera diperluas Hingga berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Di Negeri (Kemendagri).

Ke mana menurutnya Hingga Di Ini Daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri Di 16 kabupaten/kota Ke Daerah Indonesia barat, 11 Daerah Ke Indonesia Di, serta 5 Daerah Ke Indonesia timur.

“Kita Akansegera piloting Hingga 32 kabupaten dan kota yang diseleksi Dari Kemendagri,” ungkap Luhut.