Purbaya Buka Suara soal Tak Saling Sapa Di Luhut Untuk Sidang Tim Pejabat Tingginegara

Pejabat Tingginegara Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Berkata hubungannya Di Ketua Dewan Keadaan Ekonomi Negara (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan baik-baik saja. Dia bilang tak ada masalah yang terjadi Ditengah dirinya Di Luhut.

“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujar Purbaya Ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Pada Pertemuan Ke Istana hari ini Purbaya dan Luhut sempat saling tak menyapa Ke sela-sela Sidang Tim Pejabat Tingginegara Paripurna Ke Istana Negeri.

Purbaya Berkata dia bukan tak saling sapa, Tetapi memang kursinya sedikit jauh. Kurang elok bila bicara Di Luhut Di sedikit berteriak.

“Kan jauh, beda berapa Sofa, masa saya ‘Pak Luhut, Pak Luhut,’ gitu,” tutur Purbaya sambil Menunjukkan gestur berteriak.

Sebagai informasi, belakangan Purbaya dan Luhut memang nampak saling silang pendapat tentang proyek Kereta Cepat (whoosh) dan Family Office tanpa sokongan Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN).

Langsung klik halaman berikutnya soal Family Office dan utang Kereta Cepat tanpa APBN.

Family Office Tak Pakai APBN

Purbaya ogah menggunakan Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) Untuk pendirian family office Ke Indonesia. Ide pendirian family office itu Sebelumnya Itu merupakan usulan Ketua Dewan Keadaan Ekonomi Negara (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya menegaskan tidak Berencana mengalihkan APBN Untuk belanja pendirian family office Ke Indonesia. Ia mempersilakan DEN Untuk mendirikannya sendiri.

“Saya sudah dengar lama Topik itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak Berencana alihkan Hingga sana,” kata Purbaya Ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Ppn (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025) yang lalu.

Yang Berhubungan Di family office, Luhut mengatakan usulan pembentukannya hadir sebagai salah satu sarana Untuk Meningkatkan Penanaman Modal Asing swasta masuk Hingga Indonesia. Sebab Ke dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan Untuk pembangunan hanya berkisar Ke 10-15%, sedangkan sisanya dibidik Untuk swasta.

Ia sendiri merasa tidak pernah menyebut bahwa proyek tersebut membutuhkan APBN. Luhut juga mempertanyakan tentang pemberitaan dan khalayak yang beramai-ramai mengaitkan proyek ini Di pernyataan Pejabat Tingginegara Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan Di APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya,” kata Luhut, Untuk Kegiatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Ke Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025) yang lalu.

“Terus ribut, tubrukan lagi apa, Ketua DEN Di Pejabat Tingginegara Keuangan, nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN Ke situ. Wong itu anu kita (DEN),” sambungnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya Pada inj Ditengah Untuk proses melaksanakan join study bersama Kementerian Penanaman Modal Asing dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung. Hal ini salah satunya Yang Berhubungan Di landasan hukum Untuk Kegiatan family office nantinya.

Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

Purbaya menilai penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan Di Badan Pengelola Penanaman Modal Asing (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah Membahas Disekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

“Whoosh dikelola Di Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen Untuk BUMN, harusnya mereka tarik Untuk situ aja,” kata Purbaya Ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025) yang lalu.

Atas hal tersebut, menurutnya, Berencana lebih baik bila pengelolaan utang berada Ke bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) Untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar Untuk APBN. Padahal, Danantara yang Berencana Membahas dividennya.

“Harusnya mereka tarik (pembayaran) Untuk situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik Untuk situ,” ujar Purbaya.

Luhut sendiri mengaku heran Di huru-hara tentang pembiayaan utang Whoosh. Sebab, menurutnya Pada ini utang kereta cepat hanya tinggal Lewat proses restrukturisasi. Sebelum awal memang tak meminta menggunakan APBN Untuk menyelesaikannya.

“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” kata Luhut, Untuk Kegiatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Ke Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025) yang lalu.

Sebagai pihak yang turun tangan langsung Untuk realisasi awal proyek Whoosh Ke masa pemerintahan Pemimpin Negara RI Hingga-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi Di pihak China menyangkut restrukturisasi Untuk pembiayaan Mutakhir utang tersebut.

Menurutnya, Untuk pihak China sendiri sudah menyetujui langkah restrukturisasi. Tetapi prosesnya memang sedikit terlambat lantaran Indonesia Merasakan pergantian pemerintahan. Pada ini, prosesnya tinggal menunggu Keputusan Pemimpin Negara (Keppres) keluar.

“Terima sudah masuk itu Produk, Lalu kita coba perbaiki, kita audit BPKP, Lalu kita berunding Di China, dan China mau Untuk melakukan (Restrukturisasi),” ujar Luhut.

“Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, Supaya sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan Sambil Itu China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” sambungnya.

Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan apabila pemerintah RI bekerja sama secara kompak. Di data-data yang telah ada Sebelum dulu, ia memastikan proses restrukturisasi Berencana segera selesai.