Purbaya Ungkap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tambahan Nyaris Rp 20 T

Jakarta –

Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyaluran Langkah Dukungan Langsung Tunai Sambil Itu Keadaan Rakyat (BLTS Kesra) telah mencapai Rp 20 triliun Di total Biaya yang disiapkan mencapai Rp 31 triliun.

“Sekarang sudah hampir Rp 20 triliun tersalurkan,” kata Purbaya Untuk konferensi pers KSSK Ke Kantor Bank Indonesia, Jakara Senin (3/11/2025).

Langkah itu merupakan stimulus tambahan yang disalurkan pemerintah Untuk 35,05 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Periode penyalurannya mulai Di Oktober, November, dan Desember 2025, Di jumlah stimulus Rp 300.000/bulan

“BLTS Keadaan Rakyat Untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat sudah disalurkan secara bertahap dan Akansegera disalurkan seluruhnya Di pekan kedua November 2025. Secara KPM Memperoleh total Rp 900.000, Dari Sebab Itu Rp. 300.000 setiap bulan,” pungkasnya.

Sebelumnya Itu, BLTS Kesra sempat Merasakan kendala yakni penyaluran yang tidak sesuai Di target pemerintah Di pekan terakhir Oktober 2025. Merespons masalah tersebut, Purbaya buka suara.

Dia berjanji persoalan ini Akansegera selesai Ke minggu ini. Bantuan Langsung Tunai ini adalah ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan Untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Pencairannya dilakukan sekaligus Supaya penerima Akansegera Memperoleh total Rp 900 ribu.

“Saya pikir minggu ini selesai,” singkat Purbaya Di ditemui Ke Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (23/10).

Purbaya menyebut persoalan Ekspedisi menjadi salah satu biang keroknya, yang mana hal itu Lagi Untuk pemeriksaan. Meski begitu, Purbaya menegaskan pencairan Bantuan Langsung Tunai Untuk Kelompok miskin Ke desil terendah tetap diutamakan penyalurannya.

“Lagi diperiksa masalahnya, katanya masih perlu Ekspedisi, persiapan logistiknya. Di dasarnya yang biasa disalurkan lewat, satu lagi apa ya, yang biasa Untuk desil 1-2 Akansegera disalurkan Di cepat seperti biasa Mungkin Saja besok sudah ngalir,” ujar Purbaya Ke kantor Kemenkeu, Selasa (21/10).