Reformasi Regulasi Kripto Diperlukan Agar Bersaing Di Pasar Dunia

JAKARTA – Biaya jual beli aset kripto Di Indonesia dinilai masih kurang Bersaing dibandingkan Negeri lain. Tingginya tarif Pajak Lainnya membuat transaksi kripto Di Di negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri Supaya menghambat daya saing industri.

Di ini, investor kripto Di Indonesia dikenakan Pajak Lainnya final sebesar 0,2% PPh dan 0,11% PPN Sebagai setiap transaksi. Hal ini Berpeluang Merangsang investor berpindah Hingga platform Dunia yang tidak memberlakukan Pajak Lainnya serupa.

“Bukan berarti investor enggan patuh Pajak Lainnya, tapi besaran tarif Di ini Memangkas daya saing platform Di negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah Merencanakan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1% seperti halnya perdagangan saham,” ujar CEO Indodax, Oscar Darmawan Di keterangannya, Sabtu (3/5).

Baca Juga: Arus Modal Hingga Bitcoin Capai Rp669 Triliun, Harga Diprediksi Tembus USD150.000

Oscar mencontohkan, Di Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1% Di tahun 2021, volume perdagangan harian Menimbulkan Kekhawatiran secara signifikan. Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa Aturan fiskal Memperoleh pengaruh langsung Pada Perkembangan pasar kripto domestik.

Dia juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto Bersama Bappebti Hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik Pada industri.

“Transisi Hingga OJK Menyediakan harapan Terbaru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Akan Tetapi, kita berharap agar Aturan-Aturan tersebut juga tidak menghambat Pembaharuan yang Di berkembang,” ujarnya.

Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan Pada institusi keuangan Sebagai memproses transaksi kripto. Ia menegaskan bahwa Di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto Di sistem pembayaran mereka.

“Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, Justru terintegrasi Bersama sistem pembayaran. Indonesia perlu Menimbang regulasi agar tak tertinggal Bersama Negeri-Negeri tetangga,” tambah Oscar.

Ia juga menekankan pentingnya literasi Kelompok dan selektivitas Di memilih aset digital. “Indodax Memperkenalkan Inisiatif Belajar gratis Bersama tujuan utama bukan mengajak orang membeli kripto, melainkan membekali Kelompok Bersama pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab,” imbuhnya.