Respons BPK Usai 5 ASN Ditangkap KPK

Jakarta –

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) buka suara soal 5 Aparatur Sipil Bangsa (ASN) ditangkap Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK). Lima ASN tersebut diduga Yang Terkait Bersama suap Pemerintah Area Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“BPK menghormati proses hukum yang dilakukan Dari KPK sebagai Dibagian Bersama sinergi dan upaya bersama Di pemberantasan Kejahatan Keuangan Di Indonesia,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo Di keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

BPK berkomitmen Untuk bersikap kooperatif serta Menyediakan Dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai Syarat peraturan perundang-undangan.

“Sejalan Bersama hal tersebut, kami Berencana memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat Di peristiwa ini sesuai Bersama Syarat yang berlaku, Melewati Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE),” jelas Teguh.

BPK juga secara sistematis telah melakukan berbagai Inisiatif manajemen integritas yang dikembangkan Bersama menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) Di Pelanggar integritas yang dilakukan Dari para pegawai badan.

“BPK serta berkomitmen Untuk terus Menilai dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan,” tutur Teguh.

Sebagai informasi, ASN BPK ini terjaring operasi tangkap tangan Yang Terkait Bersama Tindak Kejahatan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. KPK mengatakan OTT ASN BPK ini berkaitan Bersama dugaan suap audit perihal pengadaan smart board.

KPK menjelaskan ada suap yang diberikan Pemkab Muara Enim Di pihak BPK. Suap ini diberikan Dari Bupati Edison agar Kabupaten Muara Enim tetap memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).