Sri Mulyani Sebut Birokrasi Ruwet Bikin RI Sulit Karena Itu Negeri Maju

Jakarta –

Pemerintah menargetkan agar Indonesia dapat mencapai posisi sebagai Negeri maju Di 2045. Selaras Didalam itu, pemerintah menggeber Transformasi Digital Di pelayanan Komunitas.

Pejabat Tingginegara Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Transformasi Digital data pemerintah, khususnya Di Lokasi penting Untuk dilakukan sebagai Dibagian Didalam upaya sinkronisasi data. Hal ini khususnya Di transaksi dan pengelola keuangan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan Negeri efisien dan mampu menciptakan perbaikan Kesejajaran Komunitas dan ekonomi Di Lokasi-Lokasi. Maka Itu, Di Di APBN terus dialokasikan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan Mutu sumber daya manusia (SDM).

“Sebab Untuk bisa mencapai high income country (Negeri berpenghasilan tinggi), maka Indonesia harus bisa menghindarkan Didalam middle income trap,” kata Sri Mulyani, Di Kegiatan Rakornas Percepatan dan Perluasan Transformasi Digital Lokasi (P2DD) Di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

“Dan middle income trap itu biasanya muncul Di bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada Komunitas,” sambungnya.

Di hal regulasi, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bersama Lembaga Legis Latif menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Di Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Lokasi (HKPD). Ini merupakan upaya Untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja Lokasi atau Justru Aturan fiskal pusat dan Lokasi.

“Seperti yang dikatakan Pak Anas (MenPAN-RB) tadi, kalau ini birokrasinya berdampak ini uangnya juga berdampak. Karena Itu semuanya simultan sama Di Di arah yang ingin kita capai,” ujarnya.

Di Undang-Undang HKPD tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah terus memperkuat sinergitas Di Aturan fiskal pusat dan Lokasi. Lewat Kementerian Di Negeri, pemerintah juga terus melakukan sinergi membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan Jalur Digital.

“Aturan Didalam sisi tata kelola sinergi Didalam bagan akun standar namanya barangkali nggak terlalu populer, tapi itu penting sekali sebagai backbone Di Di pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa Di-share secara tepat waktu,” kata dia.

Pemerintah Lewat BAS dan sinkronisasi fiskal pusat Lokasi, juga Akansegera terus Merangsang penyelesaian Langkah. Menurutnya, Langkah-Langkah nasional seperti ketahanan Ketahanan Pangan, ketahanan energi, penurunan stunting, juga harus disinkronkan Di Lokasi.

“Didalam Langkah muncul kegiatan dan Sesudah Itu record atau catatan mengenai output atau keluaran. Ini tidak hanya menciptakan suatu sinergi yang Memperoleh dampak dan hasil yang lebih baik,Akan Tetapi juga sangat penting Untuk akuntabilitas dan transparansi Didalam pemerintahan, baik pusat dan Lokasi. Nah ini Sesudah Itu Akansegera Menyediakan dampak Pada kepercayaan publik dan partisipasi Komunitas,” ujar Sri Mulyani.