Tak Cuma Insentif, Pengusaha Minta Ini Ke Pemerintah buat Tarik Investor

Jakarta –

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan pemerintah perlu segera melakukan pembenahan Di regulasi, proses perizinan, dan birokrasi Penanaman Modal Asing. Hal ini menjadi faktor penting Di menjaga kepercayaan investor Di Indonesia Ke Ditengah persaingan antarnegara yang Lebih ketat.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan tantangan terbesar Indonesia Di ini bukan hanya bagaimana Menarik Perhatian Penanaman Modal Asing masuk, Tetapi bagaimana cara memastikan Penanaman Modal Asing yang telah diperoleh dapat segera direalisasikan.

“Jangan sampai Penanaman Modal Asing sudah berhasil kita tarik masuk, tetapi justru tertahan Dari birokrasi kita sendiri, Bagi itu kami meminta reformasi birokrasi benar-benar dijalankan” ujar Akhmad Di keterangan resminya, Rabu (16/9/2026).

Menurut HKI, birokrasi yang berbelit-belit, panjangnya proses perizinan, tumpang tindih regulasi, serta koordinasi yang belum efektif Antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah Area merupakan hambatan Bagi percepatan Penanaman Modal Asing.

“Situasi tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Apabila tidak segera dibenahi, hambatan tersebut Berpotensi Bagi menurunkan persepsi dan tingkat kepercayaan investor Di iklim Penanaman Modal Asing Indonesia” terangnya.

Pasalnya Di ini investor yang ingin masuk Ke suatu Negeri sudah tidak lagi hanya Merencanakan besar pasar, sumber daya, maupun insentif yang ditawarkan. Tetapi, mereka juga melihat seberapa cepat Penanaman Modal Asing dapat direalisasikan, seberapa pasti regulasinya, dan seberapa efektif pemerintah menyelesaikan persoalan yang muncul Di proses Penanaman Modal Asing.

“Di Kejuaraan Penanaman Modal Asing Internasional, Indonesia tidak hanya bersaing Di insentif, tetapi juga Di Kecepatanakses dan kepastian Berusaha,” jelas Akhmad.

Bersama Cara Itu Akhmad menegaskan bahwa kepastian Di berinvestasi itu Lebih penting Sebab investor Memperoleh banyak pilihan Bagi menanamkan modal mereka Ke Negeri-Negeri lain yang menawarkan proses Penanaman Modal Asing lebih sederhana dan dapat diprediksi.

“Kepercayaan investor dibangun bukan hanya ketika kita menawarkan Penanaman Modal Asing, tetapi juga Bersama Pengalaman Hidup mereka ketika mulai merealisasikan investasinya. Kalau perizinannya terlalu panjang, regulasinya tidak pasti, atau persoalan lintas instansi tidak kunjung Merasakan keputusan, tentu ini Berencana memengaruhi persepsi investor Di Indonesia,” katanya.

Bersama Bersama itu, HKI juga mencermati masih ada berbagai usulan Pembuatan Penanaman Modal Asing strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang butuh kepastian dan percepatan penyelesaian. HKI memahami bahwa setiap usulan KEK, PSN maupun proyek Penanaman Modal Asing strategis harus memenuhi persyaratan dan Lewat evaluasi yang ketat.

“Di proyek yang telah Memperoleh investor nyata, komitmen Penanaman Modal Asing yang jelas, kesiapan Pembuatan, serta potensi penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect yang besar, pemerintah perlu menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan terukur. Yang paling menyulitkan Penanaman Modal Asing adalah ketika prosesnya berjalan terlalu lama tanpa kepastian,” tegas Akhmad.

Atas Situasi tersebut, HKI Merangsang pemerintah membentuk Regu Percepatan dan Pengawalan Penanaman Modal Asing yang Memperoleh kewenangan kuat Bagi mengawal Penanaman Modal Asing secara end-to-end, mulai Bersama masuknya komitmen Penanaman Modal Asing hingga proyek benarbenar terealisasi dan beroperasi.

“Regu tersebut tidak seharusnya hanya menjadi forum koordinasi tambahan, tetapi perlu Memperoleh mandat yang jelas Bagi melakukan debottlenecking, menetapkan target waktu penyelesaian, mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Area, serta Merangsang pengambilan keputusan ketika Penanaman Modal Asing terhambat Dari persoalan lintas sektor,” pungkasnya.

(acd/acd)