Taspen Ikut Arahan Pemerintah soal Koperasi Karena Itu Penyalur Dana Pensiunan

Jakarta –

PT Taspen (Persero) mengikuti arahan pemerintah Yang Berhubungan Bersama penyaluran dana pensiun aparatur sipil Negeri (ASN). Hal tersebut ditegaskan menyusul Wacana pemerintah melibatkan koperasi sebagai penyalur pensiunan ASN.

Taspen sendiri Memiliki mandat sebagai penyalur pensiunan ASN berdasarkan Peraturan Pejabat Tingginegara Keuangan (PMK) RI Nomor 82/PMK.02/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2025.

“Taspen senantiasa mematuhi setiap Keputusan dan Syarat Pemerintah yang berlaku Yang Berhubungan Bersama penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun,” ungkap Corporate Secretary Taspen, Henra Untuk keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Henra menghalalkan, Taspen bekerja sama Bersama 46 mitra bayar perbankan dan Pos Indonesia Di seluruh Area Sebagai mendukung kelancaran pembayaran dana pensiun. Ia mengatakan, setiap mitra bayar wajib memenuhi persyaratan, mengikuti proses evaluasi, hingga menerapkan standar layanan dan tata kelola sesuai Syarat berlaku.

“Taspen juga memastikan bahwa seluruh mitra bayar diperlakukan secara setara dan Memiliki peran yang sama penting Untuk mendukung Mutu layanan kepada peserta,” jelasnya.

Perseroan menempatkan kepentingan, kenyamanan, dan Perlindungan peserta sebagai prioritas utama. Henra juga menegaskan, setiap penyaluran pensiun dijalankan berdasarkan prinsip 5T, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Henra juga menambahkan, pemerintah belum memutuskan Keputusan Sebagai melibatkan koperasi Untuk penyaluran Karena Itu dan dana pensiun ASN.

“Pada ini pemerintah belum Membahas keputusan resmi Sebagai melibatkan koperasi Untuk penyaluran gaji dan dana pensiun Aparatur Sipil Negeri (ASN),” tuturnya.

Sebagai informasi, Kemenkop berencana memperluas peran koperasi sebagai penyalur gaji dan pensiunan ASN. Tetapi Kemenkop memastikan belum ada keputusan resmi Untuk pemerintah soal perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi, menegaskan peran koperasi tidak Berencana menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Lokasi (BPD). Justru, koperasi hadir agar Kelompok punya lebih banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai regulasi. Wacana tersebut sebenarnya hanya Memusatkan Perhatian bagaimana memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik.

“Contohnya Pada ini kementerian Koperasi Lagi mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan Dari PT Pos dan bank,” ujar Ahmad Zabadi Untuk keterangannya, Kamis (8/10/2029).

(hns/hns)