Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah Beras 2025 Turun Dibandingkan Tahun Lalu

Jakarta –

Jumlah penerima Bantuan Pemerintah beras tahun ini turun dibandingkan 2024. Tahun ini Pemerintah Berencana menyalurkan Bantuan Pemerintah beras Pada Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Angka ini turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 22 juta KPM. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional menjelaskan pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima Dukungan. Karena Itu berbedaan itu bukan sekedar berkurang, tetapi diyakini Berencana lebih tepat sasaran.

“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, Lantaran kita mau Lebih akurat. Karena Itu bukan masalah naik atau turun. Berencana tetapi jangan sampai Dukungan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” jelasnya, Untuk keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).

Arief mengatakan penyaluran Dukungan ini telah Merasakan persetujuan Bersama Ri Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, Bersama 18,3 juta KPM, sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.

“Bapak Ri Prabowo sudah menyetujui berbagai Langkah stimulus ekonomi yang salah satunya adalah Dukungan Ketahanan Pangan beras. Dukungan buat 18,3 juta penerima. Sampai Diskusi kemarin Ke Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” ucapnya.

Ariief juga mengatakan Biaya yang disiapkan Untuk penyaluran Dukungan itu Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun. Penerima Dukungan beras Berencana Merasakan pasokan sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulan per satu KPM.

“Kita tunggu proses verifikasinya, Akan Tetapi paralel Badan Ketahanan Pangan Nasional Untuk ajukan Biaya Hingga Kementerian Keuangan Untuk Dukungan Ketahanan Pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya Disekitar Rp 4,6 sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” ujar Arief.

Terakhir, Langkah Dukungan Ketahanan Pangan beras juga sejalan Bersama tujuan Langkah Stabilisasi Pasokan dan Harga Ketahanan Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah Untuk meredam fluktuasi harga beras.

Arief menekankan Berencana memfokuskan Hingga Lokasi-Lokasi yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras.

“Wilayahnya kita utamakan Lokasi-Lokasi yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk Lokasi sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” jelas Arief.