Masuk Tahun Hingga-6 Bayar Tol Tanpa Setop Tak Kunjung Jalan, Kok Bisa?

Jakarta –

Wacana sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) Ke ruas tol Indonesia belum juga diterapkan. Padahal proyek ini tersebut telah memasuki tahun keenam Sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Uji coba MLFF sebenarnya pernah dilakukan Ke akhir Desember 2023 Ke Tol Bali Mandara. Kini pemerintah Akansegera melakukan uji coba lagi Ke tahun ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan bahwa Pada ini pihaknya Di Menyusun uji coba lanjutan Bersama proyek tersebut.

“MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, Bersama Sebab Itu sekarang sudah melangkah Hingga tahun Hingga-6. Tapi Pada ini, update proses, kami Lagi melaksanakan penyiapan Sebagai melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan Ke tahun ini,” ujar Ni Komang Untuk Pertemuan Bersama Komisi V Wakil Rakyat, Kamis (9/7/2026).

Ni Komang menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba ulangg tersebut dilakukan Lantaran merupakan rekomendasi Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan Sebagai memastikan sistem MLFF benar-benar dapat diterapkan secara teknis Ke ekosistem jalan tol Ke Indonesia.

“Sebagai Pada ini memang seperti saya sampaikan kita Lagi melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi Bersama BPKP. Pada itu sudah Ke-review Bersama BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif Sebagai memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan Ke ekosistem jalan tol Indonesia,” jelas Ni Komang.

Ke satu sisi, Sekretaris Jenderal Sambil Itu Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kristiyanto menyampaikan bahwa BUJT masih menyampaikan sejumlah keberatan Pada skema MLFF. Ke mana persoalan utama terletak Ke Wacana pengalihan hak pengumpulan tol Bersama BUJT kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Menurutnya, hak pengumpulan tol Pada ini menjadi jaminan atau kolateral pinjaman kepada perbankan. Jika hak tersebut dialihkan kepada BUP, BUJT Berpotensi Sebagai Merasakan gagal bayar (default) Pada kreditur.

“Agar kalau hak pengumpulan tol ini Sesudah Itu dicabut Bersama pemerintah, diberikan kepada kepada BUP, maka secara otomatis kami Akansegera Merasakan default Pada bank, itu,” terang Ni Komang.

“Nah, ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan hal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Bersama Sebab Itu ini masalah pokok kami,” sambungnya.

Sesudah Itu, BUJT juga menyoroti tingkat akurasi Keahlian yang digunakan Untuk sistem MLFF. Ia mengatakan berdasarkan penjelasan yang pernah diterima ATI Bersama Roatex, tingkat akurasi sistem MLFF mencapai Disekitar 94%.

Padahal, sistem pengumpulan tol yang Pada ini dioperasikan BUJT sudah Memperoleh tingkat akurasi yang nyaris 100%.

“Agar kami belum bisa Memperoleh jawaban atas selisih yang 6% tersebut jika Sesudah Itu sistem yang dibawa Bersama Roatex tersebut diadopsi. Lantaran mereka menggunakan sistem GNSS. Mungkin Saja ini permasalahan pokok yang Di ini menjadi polemik Ke kami Ke kalangan Ke internal BUJT,” katanya.