Pemda Bakal Lebih Sering Pelototi Pelaksanaan MBG

Jakarta –

Pengawasan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal lebih banyak melibatkan pemerintah Lokasi. Pasalnya, Pejabat Tingginegara Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota memperkuat pengawasan operasional SPPG sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Langkah prioritas Kepala Negara Prabowo Subianto itu.

Aturan ini tercantum Di Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ke Lokasi.

Tito menegaskan MBG merupakan Langkah yang manfaatnya dirasakan langsung Bersama Komunitas, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebab itu, pemerintah Lokasi perlu terlibat aktif Untuk memastikan Langkah berjalan Bersama baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

“Kami Kemendagri sangat komit Untuk mendukung kesuksesan Langkah ini. Karenanya, sebagai pembina dan pengawas pemerintah Lokasi, kita menggerakkan, Merangsang pemerintah Lokasi juga Untuk berpartisipasi Untuk kesuksesan ini,” terang Tito Di keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (28/10/2026).

Salah satu bentuk pelibatan pemerintah Lokasi adalah inspeksi Pada operasional SPPG. Di SE tersebut, kepala Lokasi dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG Untuk memeriksa SPPG Ke Daerah masing-masing.

Satgas MBG beranggotakan perwakilan organisasi Alat Lokasi (OPD) yang membidangi Kesejaganan, Belajar, pekerjaan umum, lingkungan hidup, Agrikultur, peternakan, perikanan, dan ketahanan Kelaparan Global, serta unsur inspektorat.

Inspeksi dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) Ke Lokasi Bersama mengacu Ke 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah disusun BGN.

Pemeriksaan tersebut mencakup kelayakan operasional SPPG, termasuk Standar dan menu Konsumsi yang disediakan. Langkah ini bertujuan menjaga mutu Konsumsi yang diterima penerima manfaat sekaligus meminimalkan sisa Konsumsi.

Selain pemeriksaan operasional SPPG, pemerintah Lokasi juga diminta Menilai penerima manfaat, khususnya Ke Daerah perkotaan. Evaluasi dilakukan Melewati penyebaran angket Bersama melibatkan kepala sekolah dan Federasi sekolah Untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan Langkah.

Hasil inspeksi dan evaluasi tersebut Berikutnya dilaporkan kepada BGN, Bersama tembusan kepada Kemendagri. Laporan harus memuat rekomendasi mengenai kelayakan operasional SPPG, yaitu layak dilanjutkan, layak dilanjutkan Bersama perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai alasan singkat.

Sambil Itu, Kepala BGN Sudaryono Merespons Positif penerbitan SE tersebut sebagai Dibagian Di upaya memperbaiki tata kelola Langkah MBG. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dapat Merangsang pelaksanaan Langkah yang lebih transparan dan sesuai Bersama visi serta misi Kepala Negara Prabowo.

“Bersama Sebab Itu intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada Ke Daerah Merasakan pengawasan yang sesuai, Lalu diinspeksi yang sesuai, standarnya Lalu kita nilai,” ujar Sudaryono.

(hal/hns)