Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat aturan permodalan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026.
Regulasi yang mulai berlaku efektif Di 30 Juni 2026 itu mengharuskan BPR memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar, Bersama ancaman Pembatasan berat hingga pembatasan kegiatan usaha Untuk bank yang tidak mematuhinya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan Aturan tersebut diterbitkan Sebagai memperkuat daya saing industri BPR Lewat peningkatan Mutu permodalan.
“Lewat permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat Meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya Bersama baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” ujar Dian Untuk keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Menurut Dian, penguatan modal diharapkan membuat BPR Memiliki skala usaha yang lebih besar (economies of scale) Supaya mampu bertahan Di Ditengah persaingan industri perbankan yang Lebih ketat. Aturan Terbaru ini sekaligus menyesuaikan Syarat permodalan Bersama perkembangan regulasi serta standar akuntansi terkini.
POJK Nomor 7 Tahun 2026 menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2015. Untuk beleid terbaru tersebut, OJK Memberi sejumlah opsi Untuk BPR Sebagai memenuhi Syarat modal inti minimum, Di lain Lewat penambahan modal disetor maupun modal sumbangan berupa aset tetap Untuk bentuk tanah dan bangunan yang memenuhi persyaratan.
Di Itu, regulator juga Memberi Tenteram berupa perpanjangan waktu penyelesaian kelengkapan administrasi Sebagai penambahan modal disetor. OJK juga memperbarui komponen permodalan Bersama memasukkan saldo surplus revaluasi aset tetap sebagai Pada Bersama modal inti.
Di sisi lain, OJK mempertegas mekanisme penegakan aturan Di BPR yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum. Berdasarkan Pasal 24 POJK Nomor 7 Tahun 2026, BPR yang belum pernah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar Sebelumnya aturan ini berlaku Berencana langsung dikenai Pembatasan administratif sebagaimana diatur Untuk Pasal 17.
Di Pada Yang Sama, Pasal 25 mengatur bahwa BPR yang Sebelumnya telah memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar tetapi Setelahnya Itu modalnya turun Di bawah batas tersebut wajib mengembalikan modal inti Di level minimal Rp6 miliar Untuk jangka waktu paling lama enam bulan. Perhitungan tenggat waktu dimulai Dari penyampaian laporan berkala bulanan kepada OJK atau Dari risalah hasil pemeriksaan OJK yang Menunjukkan modal inti berada Di bawah Syarat.
Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, BPR Berencana dikenai Pembatasan administratif. Bentuk sanksinya tidak hanya berupa teguran tertulis, tetapi juga dapat berupa penghentian Sambil Itu sebagian kegiatan operasional, larangan melakukan ekspansi usaha, larangan menghimpun dana Terbaru dan menyalurkan kredit Terbaru, larangan membagikan dividen, hingga pembatasan pemberian tunjangan atau fasilitas Untuk komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif.
Bersama berlakunya POJK Nomor 7 Tahun 2026, OJK berharap seluruh BPR segera memperkuat struktur permodalannya agar tetap memenuhi Syarat regulator, menjaga ketahanan usaha, serta mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal Di sektor perbankan nasional.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: Aturan Terbaru Berlaku, Bank-Bank Ini Terancam Setop Operasi
