Jakarta –
Pejabat Tingginegara Kesejajaran (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan belum ada Wacana menaikkan iuran BPJS Kesejajaran.
Hal ini diungkapkannya Di Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Biaya 2027 Di kantor Ditjen Ppn Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Belum ada Wacana Untuk kenaikan BPJS (Kesejajaran),” ujar Budi.
Budi menjelaskan jika BPJS Kesejajaran Merasakan defisit, pemerintah pusat Berencana Memberi Dukungan dana.
Di sebab itu, Komunitas tidak perlu khawatir soal iuran BPJS Kesejajaran tahun 2027.
“Teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS nya defisit, pasti pemerintah pusatnya Berencana support,” tegasnya.
Sebelumnya, BPJS Kesejajaran masih Berusaha Mengatasi tantangan besar Di pembiayaan Jaminan Kesejajaran Nasional (JKN). Kurang lebih, BPJS masih menanggung defisit hingga Rp 2 triliun per bulan.
“Di satu hari kami Memberi pelayanan itu 2 juta, transaksi Kesejajaran sebesar Rp 500 miliar, sebulan Rp 16 triliun dan kami mengumpulkan iuran hanya sebesar Rp 14 triliun, Rp 2 triliun kami defisit,” kata Direktur Utama BPJS Kesejajaran Prihati Pujowaskito Di Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026) dikutip Di detikHealth.
Pujo menambahkan bahwa Pada ini ada Di 54 juta peserta BPJS Kesejajaran yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran memicu tekanan dan potensi defisit keuangan.
“Peserta Pada ini sudah 285 juta jiwa lebih. Tetapi, ini Di angka 98,8 persen, masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa sampai hari ini kami sering laporkan,” kata Pujo.
Dikabarkan bahwa BPJS Kesejajaran Berencana Merasakan Dukungan dana sebesar Rp 20 triliun yang bersumber Di Kementerian Kesejajaran dan Kementerian Keuangan.
Suntikan dana Rp 20 triliun Untuk BPJS Kesejajaran dikabarkan telah memasuki Putaran Mutakhir. Peraturan Pemerintah (PP) yang Sebelumnya dikirim Ke Sekretariat Bangsa sudah ditandatangani Ri Prabowo Subianto.
“Sudah ditandatangani Ri,” kata Pujo.
Yang Terkait Di pencairan dana, Pujo mengatakan bahwa pihaknya Lagi menunggu keputusan Di Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami nunggu pak Pejabat Tingginegara Keuangan, kan ada itu alokasinya. Pak Pejabat Tingginegara Keuangan Menerbitkan Permenkeu, Mutakhir itu bisa Masuk,” katanya.
Tambahan dana Rp 20 triliun Di pemerintah menjadi langkah penting Untuk menjaga Ketahanan Langkah Jaminan Kesejajaran Nasional (JKN).
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: Iuran BPJS Kesejajaran Tidak Naik!
