Jakarta –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beralamat Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai Dibagian Di pengawasan OJK Sebagai terus memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan Komunitas. OJK Di 5 November 2025 telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung Di status BPR Di Penyehatan (BDP) Sebab Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang Di 12%.
Lalu Di tanggal 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung Di status BPR Di Resolusi (BDR) Sebab tidak dapat melakukan penyehatan khususnya Di mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap Tenteram Sebab dana Komunitas Ke perbankan termasuk BPR dijamin Di LPS sesuai Di Syarat yang berlaku,” ungkap OJK Di keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 10 November 2026, ditetapkan cara penanganan BDR perusahaan Di melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK Sebagai mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Menindaklanjuti permintaan LPS, OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK tersebut. Setelahnya pencabutan izin ini, LPS Berencana menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus memproses likuidasi bank.
(ahi/ara)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: OJK Cabut Izin Usaha Bank Ke Sumatera Barat Sebab Modal Cekak











