Jakarta –
Pemerintah Indonesia membantah laporan Amerika Serikat (AS) yang menuding Indonesia membantu China menghindari tarif Melewati praktik transhipment.
Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan laporan tersebut hanya berdasarkan asumsi atau anggapan.
Airlangga mengatakan Indonesia tidak pernah terlibat Malahan diberitahu mengenai laporan yang berjudul The Great Transhipment Scam.
Untuk laporan tersebut, Indonesia diasumsikan masuk Di Untuk Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini dituding sebagai Negeri Pabrik terintegrasi Bersama China yang mengekspor produk seperti plastik dan turunannya Di AS.
“Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kedua, Indonesia ditempatkan Di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, Di mana merupakan Pabrik terintegrasi Bersama China dan ekspornya Di Amerika, terutama Sebagai produk-produk plastik dan turunannya,” ujar Airlangga Untuk konferensi pers Di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Airlangga menjelaskan kawasan industri Di Batam dan Bekasi telah beroperasi Dari tahun 1990-an. Industri berbasis plastik Di Untuk negeri sebagian besar merupakan perusahaan nasional. Di Itu, pasokan bahan baku plastik sudah diproduksi secara mandiri Di Untuk negeri, seperti Dari Chandra Asri serta Lotte Chemical.
“Dari Sebab Itu, tidak benar ini menggunakan transhipment Bersama Negeri lain Sebagai memproses,” tegas Airlangga.
Airlangga memastikan sebagian besar produk kemasan plastik (packaging) digunakan sendiri Sebagai kebutuhan domestik atau diekspor Di kawasan Disekitar, bukan Disalurkan Di AS.
“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri Di Untuk negeri ataupun diekspor Di sekitaran, tetapi bukan Di Amerika Serikat. Dari Sebab Itu, kita tidak perlu khawatir Bersama studi. Akan Tetapi kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Dari Sebab Itu, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” terang Airlangga.
Praktik transhipment scam merujuk Ke upaya mengalihkan Produk Melewati Negeri ketiga Sebagai menyamarkan asal Produk, termasuk Sebagai menghindari pengenaan tarif. Dikutip Bersama The Business Times, berdasarkan laporan Gedung Putih, Singapura, Indonesia, dan puluhan Negeri lainnya dimanfaatkan eksportir China Sebagai menghindari tarif AS.
Tudingan Transhipment
Laporan berjudul The Great Transhipment Scam yang dirilis pemerintahan Pemimpin Negara AS Donald Trump menyoroti praktik pengiriman Produk China Melewati Negeri ketiga Bersama tarif lebih rendah, sembari menyamarkan asal Produk sebenarnya.
Untuk laporan tersebut, Indonesia masuk Di Untuk Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini disebut sebagai Negeri yang Memiliki integrasi ekonomi signifikan Bersama China.
Sambil Itu Singapura masuk Di Untuk Tier 3, bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Kelompok tersebut disebut sebagai Negeri-Negeri yang lebih kecil dan dinilai menjadi target oportunistis Untuk eksportir yang Yang Berhubungan Bersama Bersama China.
Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan. Negeri-Negeri tersebut disebut sebagai platform Produk Ekspor utama Di AS. Gedung Putih menyebut Negeri-Negeri Untuk jaringan tersebut Berpotensi Sebagai menjadi titik peluncuran atau hub Untuk praktik penghindaran tarif.
Secara total ada 40 Negeri yang dinilai berada Untuk ‘shadow transhipment network’. Produk yang sebagian besar dibuat Di China dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas Di Negeri ketiga Sebelumnya diekspor Di AS Bersama identitas asal yang berbeda.
Pemerintah AS Mengantisipasi praktik transhipment Sebagai menghindari tarif Berpotensi Sebagai membuat Negeri tersebut kehilangan penerimaan bea masuk Antara US$ 40-303 miliar.
Untuk laporan tersebut, Indonesia diasumsikan masuk Di Untuk Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini dituding sebagai Negeri Pabrik terintegrasi Bersama China yang mengekspor produk seperti plastik dan turunannya Di AS.
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: Pemerintah RI Bantah Tudingan Bantu China Hindari Tarif AS











