Jakarta –
Pemerintah berencana mengatur penggunaan dana Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah) yang nantinya disalurkan langsung Hingga rekening Komunitas. Langkah ini dilakukan Bagi mencegah dana Bantuan Pemerintah digunakan Bagi bermain judi online (judol).
Ketua Dewan Keadaan Ekonomi Negara (DEN) sekaligus Ketua Federasi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan opsi yang Akansegera dipikirkan pemerintah yakni Memberi kupon atau membatasi penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
Pararel Bersama itu, Luhut mengatakan Di ini pemerintah Untuk menyelesaikan persoalan data penerima Bantuan Pemerintah agar lebih tepat sasaran. Rencananya, penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk bentuk langsung Pindah tunai langsung dilakukan Di kuartal I-2027.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bagaimana cara Memberi? tadi sudah diberikan kepada account-nya, tapi juga Akansegera nanti jangan disalahgunakan juga uang itu. Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon Agar tidak boleh judi online. Bersama Sebab Itu hanya Mungkin Saja bayar listrik, bayar beras, bayar bensin dan segala macam,” ujar Luhut Di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Luhut mengatakan Dukungan ini juga Akansegera diprioritaskan Bagi ibu-ibu. Langkah tersebut juga dilakukan Bagi Mengharapkan agar dana Bantuan Pemerintah tidak digunakan Bagi judi online.
“Tapi kita waspadai jangan sampai Bersama Sebab Itu judol. Makanya uang-uang dana nanti itu Akansegera target Di ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih sedikit judol lah,” ujarnya.
Target 50 Juta Warga
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan Disekitar 50 juta Komunitas yang masuk Untuk kategori desil 1-5 yang Akansegera Merasakan Bantuan Pemerintah ini.
“Komunitas termiskin yang ada tadi 50 juta ya? 50 juta itu sudah pasti Akansegera diberikan. Nanti tadi pertanyaannya Untuk mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Kepala Negara Bersama penghematan Transformasi Digital yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, itu angka itu bisa Akansegera turun Hingga bawah. Bersama Sebab Itu Kepala Negara ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai Hingga bawah, Bersama Sebab Itu pemerintah hadir Di Di-Di Komunitas,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Negara Prabowo Subianto meminta Komunitas Bagi Memperoleh rekening Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Rekening bank tersebut Akansegera digunakan Bagi penyaluran Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah) pemerintah.
Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rekening tersebut nantinya Akansegera diberikan kepada Komunitas Di atas usia 18 tahun yang belum Memperoleh rekening bank. Pembukaan rekening ini dilakukan agar penyaluran Bantuan Pemerintah bisa cepat dan tepat.
“Itu supaya nanti setiap Dukungan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bantuan Pemerintah dan lain-lain. Itu Ide Pak Kepala Negara seperti itu kelihatannya,” ujar Purbaya Di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya menjelaskan, proses pembukaan rekening nantinya Akansegera melibatkan data Untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai sih diskusi kita? Untuk diskusi ya, ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” terangnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(hrp/fdl)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: 50 Juta Warga RI Dapat Bantuan Pemerintah Hingga Rekening 2027, Penggunaannya Bakal Diatur











