Jakarta –
Pemerintah menargetkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mampu menggeser keberadaan tengkulak hingga rentenir. Ekonom Bersama Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, bilang butuh waktu lama Untuk Kopdes Merah Putih sampai benar-benar bisa menggantikan peran tengkulak dan rentenir Ke desa-desa.
Tidak cuma itu, Tauhid mengelaborasi, hingga Pada ini koperasi desa yang aktif cuma berkisar Ke angka empat ribuan koperasi. Ia bilang, diharapkan Di depannya, yang ada Untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berjumlah Di 64 ribu orang juga bisa dilibatkan dan berubah menjadi koperasi.
“Mereka itu rata-rata memang basisnya adalah petani yang Melakukanlangkah-Langkah Sebagai Ke sektor budidaya. Setelahnya Itu menginput Sebagai mendistribusikan pupuk Dukungan Pemerintah dan sebagainya. Tetapi belum beralih menjadi Usaha Sebagai menjadi (punya peran seperti) rentenir dan sebagainya. Itu ‘kan perlu waktu, ya,” katanya kepada detikcom, Sabtu (19/4/2025).
Lebih Jelas Tauhid menjelaskan, Kebugaran koperasi desa yang ada dan aktif Pada ini juga sedikit. Ia bilang, tidak Bisa Jadi bisa direalisasikan Untuk waktu yang cepat agar Kopdes Merah Putih mampu menggantikan peran tengkulak dan rentenir.
“Menurut saya, tidak Bisa Jadi cepat sampai Memangkas peran itu (tengkulak dan rentenir). Apalagi, yang sulit adalah ada ikatan kuat secara sosial dan ekonomi Antara para pelaku tengkulak Bersama para petani. Saya kira itu yang butuh waktu,” terangnya.
Tauhid juga Meramalkan, keberadaan tengkulak dan rentenir tidak dapat dihilangkan sepenuhnya Bersama keberadaan Kopdes Merah Putih. Ia bilang, belum tentu kopdes plat merah ini nantinya mampu membantu kebutuhan hidup petani Ke kala gagal panen.
“Ya, dia (Kopdes Merah Putih) bisa menampung misalnya panen Sebagai dijual, ambil untung. Tetapi ketika ada gagal panen, ada kekurangan misalnya anaknya petani butuh sekolah, atau ada yang sakit. Nah, apakah koperasi mau masuk Di Area itu? Kalau tengkulak berani ada Ke Area itu,” ucapnya.
Tauhid menilai butuh kerja keras Sebagai benar-benar bisa menggantikan peran tengkulak dan rentenir Ke desa. Hal ini memungkinkan, tetapi kata Tauhid, tidak dapat direalisasikan Ke semua Area pedesaan.
“Memungkinkan, tapi tidak Ke semua tempat. Tengkulak itu istilahnya mereka Memberi dana duluan, nanti kegagalan panen tinggal dikurangi. Tetapi ‘kan seringkali harganya lebih rendah Bersama harga pasar, Karena Itu mereka bisa untung lebih tinggi,” katanya.
“Intinya bisa (menggantikan peran tengkulak dan rentenir), tapi kalau (skala) besar dan masif, rasanya butuh waktu lama,” tutupnya.
Berlanjut Di halaman berikutnya.
Sambil Itu, Direktur Keputusan Publik Bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar, bilang bahwa tengkulak bukan Karena Itu soal yang harus dipikirkan Pada ini.
“Sekarang tantangannya adalah soal desain Keputusan. Kalau desain Keputusan, regulasi, dan model pembiayaan seperti sekarang, yang terjadi adalah inefisiensi Dana. Ada potensi kekacauan pembiayaan. Tidak yakin juga bisa mengatasi tengkulak,” katanya kepada detikcom, Sabtu (19/4/2025).
Askar Memberi informasi Lebih Jelas soal ini Bersama unggahan Ke akun media sosialnya. Ia menyoroti kebutuhan Dana sebesar Rp 400 triliun Sebagai dapat melahirkan 80 ribu Kopdes Merah Putih.
“Kepala desa yang kritis menolak Wacana ini, Sebab Berpotensi Sebagai memangkas dana desa yang bisa digunakan Sebagai keperluan lain yang lebih penting Ke desa serta mematikan upaya Pembaruan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang Ditengah berjalan,” ujarnya Untuk unggahan tersebut.
Askar juga bilang, amanat instruksi Kepala Negara dinilai problematik Bersama gagasan bahwa semua penerima Pemberian sosial (Bantuan Kemensos) Akansegera menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan desa juga bisa dibebankan hutang Bersama bank plat merah.
“Langkah ini berlawanan Bersama semangat koperasi yang berbasis ‘sukarela’, dan membangun Bersama anggota, Bersama anggota, Sebagai anggota,” lanjutnya.
“Desa punya keunikan, potensi, dan masalah yang berbeda. Sekarang, pemerintah menggunakan tangannya Sebagai melakukan penyeragaman Inisiatif, tersentralisasi dan Berpotensi Sebagai menjadi alat kontrol politik, mengerdilkan peran desa. Keputusan ini justru Menarik Perhatian mundur semangat membangun Bersama desa yang digagas Bersama pendahulu bangsa,” katanya.
Lain halnya Bersama yang diutarakan Bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih. Ia mengatakan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa menggeser keberadaan tengkulak dan rentenir. Hal ini lantaran, menurut Henry, peran yang Di ini dilakukan tengkulak dan rentenir tidak menguntungkan Untuk petani.
Henry bilang, hak guna usaha lahan tanah yang ada Ke desa seharusnya tidak lagi diberikan kepada perusahaan, melainkan bisa langsung dikelola Bersama rakyat bersama keberadaan Kopdes Merah Putih.
“Menurut kita bisa, bisa Akansegera Membahas alih peran-peran yang Di ini dilakukan Bersama perusahaan-perusahaan besar yang menurut kita itu tidak menguntungkan kepada petani. Rakyat bisa mengelolanya Lewat koperasi-koperasi tersebut,” ujarnya kepada detikcom Ke Selasa (15/4/2025).
Henry bilang, Kopdes Merah Putih harus benar-benar didorong Sebagai mengajak petani dan rakyat pedesaan agar aktif Ke dalamnya. Bukan justru Sebagai Alternatif, aparat pemerintah yang menjadi pengelola koperasi.
“Pemerintah itu hanya sifatnya Mendorong kelahiran Bersama koperasi-koperasi ini. Yang kedua, Kopdes Merah Putih ini adalah salah satu Bersama koperasi-koperasi yang Di ini sudah ada maupun koperasi lainnya. Karena Itu, dia ini mendampingi atau melengkapi koperasi yang Di ini sudah ada, biar bertumbuh,” ujarnya lagi.
Henry juga berharap agar pemerintah tidak hanya Mendorong hadirnya Kopdes Merah Putih, melainkan juga koperasi lain yang sudah ada Bersama inisiatif para petani. Hal ini termasuk Untuk diberikan kemudahan mendirikan koperasi.
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: Akankah Kopdes Merah Putih Mampu Basmi Tengkulak?
