Jakarta –
Pemerintah Berencana efisiensi Biaya imbas pecahnya Pertempuran Ke Timur Ditengah yang memicu lonjakan harga Migas. Opsi pemangkasan Biaya sudah dirapatkan hari ini Ke Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama sejumlah Kementerian/Lembaga.
Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum mengetahui seberapa lama Pertempuran Berencana berlangsung. Opsi pemotongan Biaya dilakukan Untuk menjaga defisit APBN tetap berada Ke bawah batas 3%.
“Tetapi Sebab kita masih Ke bulan-bulan awal, Pertempuran Terbaru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan Biaya. Karena Itu Pada perangnya masih belum mencapai Untuk tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan Biaya, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3%,” sebut Airlangga Untuk konferensi pers Ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2026).
Besaran efisiensi Biaya juga sangat bergantung Ke perkembangan harga Migas dunia. Lalu jika Pertempuran berlangsung lama, pemerintah Terbaru Berencana menggunakan tiga skenario lain yang Sebelumnya Itu sudah diumumkan.
Airlangga lalu menegaskan pemerintah tidak Berencana memangkas Biaya Inisiatif-Inisiatif prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih. Pasalnya Inisiatif-Inisiatif unggulan dinilai sebagai Penanaman Modal Asing jangka panjang. .
“(Biaya) Inisiatif unggulan tidak ada yang diubah. Sebab itu Penanaman Modal Asing jangka panjang,” kata Airlangga.
Ke Di Yang Sama, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario jika Kemakmuran Internasional memburuk, termasuk kemungkinan pemotongan Biaya agar defisit APBN tetap berada Ke bawah batas 3%. Tiga skenario lain yang Sebelumnya Itu sudah diumumkan Berencana dilakukan jika konflik berlangsung lama.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana diketahui turut hadir Untuk pertemuan yang dilakukan hari ini. Ditemui usai Pertemuan, Dadan menyebut Biaya yang diterima BGN masih Berencana sama Didalam yang sudah tertuang Untuk APBN 2026 yakni Rp 335 triliun.
“Sambil kita masih tetap Didalam yang ada, terutama yang sudah ditetapkan Didalam Biaya APBN 2026,” ujar Dadan.
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita: Pemerintah Mau Efisiensi Lagi, Biaya MBG Nggak Diutak-atik











