Potong Gaji Pembantu Kepala Negara hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Cukup Bertahan Defisit APBN?

Jakarta –

Pemerintah Ditengah mengkaji sejumlah opsi efisiensi sebagai upaya menekan defisit Biaya tetap Hingga bawah 3% Hingga Ditengah lonjakan harga Migas dunia. Mulai Bersama pemangkasan Biaya Bersama belanja Kementerian/Lembaga hingga penerapan kerja Bersama Rumah alias WFH.

Hingga luar itu, pemerintah Di ini juga Untuk mengkaji opsi efisiensi Bersama pemangkasan gaji pejabat Bangsa seperti Pembantu Kepala Negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Akan Tetapi apakah Aturan potong gaji pejabat Bangsa ini Menyediakan dampak yang cukup Untuk menjaga defisit Biaya pemerintah?

Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai Ide pemangkasan gaji Pembantu Kepala Negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini tak Berencana Menyediakan dampak yang signifikan Untuk menekan defisit fiskal pemerintah. Sebab menurutnya Bersama pemotongan gaji ini pemerintah hanya bisa menghemat beberapa miliar Uang Negara Indonesia saja.

“Kecil sekali itu pengaruhnya. Kalau dihitung secara matematisnya cuma berapa miliar. Pengaruhnya kecil ya Pada kebutuhan Biaya kita begitu,” kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).

Nilai penghematan Bersama pemotongan gaji ini sangat jauh Hingga bawah Prediksi defisit fiskal yang disebabkan Dari Fluktuasi Harga Migas Internasional Di ini, yakni Rp 210 triliun, jika pemerintah menyerap seluruh Fluktuasi Harga Migas ini Bagi mencegah perubahan Harga Solar.

Sebab Untuk APBN 2026, Bantuan Fluktuasi Harga bahan bakar diberikan berdasarkan asumsi harga Migas dunia Hingga kisaran US$ 70 per barel, sedangkan Di ini sudah mencapai US$ 100 per barel. Padahal menurutnya setiap Fluktuasi Harga US$ 1 per barel Hingga atas asumsi APBN tadi, pemerintah Berpeluang menggelontorkan tambahan belanja Bantuan Fluktuasi Harga hingga Rp 7 triliun.

“Kita sudah Bersama katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN Hingga US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Karena Itu Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Dari Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, yang berpendapat penghematan Bersama efisiensi gaji pejabat Bangsa ini sangat tidak seberapa jika dibandingkan Bersama potensi defisit fiskal imbas Fluktuasi Harga Migas.

Sebab menurutnya potensi Fluktuasi Harga Migas ini dapat menimbulkan tambahan Biaya Bantuan Fluktuasi Harga hingga Rp 340 triliun. Perhitungan ini dilakukan Untuk asumsi harga Migas dunia bertahan Hingga kisaran US$ 90-120 per barel.

“Asumsi harga Migas bertahan Hingga range US$ 90-120 per barel maka ada pembengkakan Bantuan Fluktuasi Harga energi dan belanja pemerintah,” jelas Bhima.

Bagi itu menurutnya selain memotong gaji pejabat Bangsa, sebaiknya pemerintah juga memangkas tunjangan mereka. Setelahnya Itu Iuran Wajib pendapatan alias PPh yang biasanya dibayarkan pemerintah juga harus dikecualikan. Bersama Langkah Tersebut Aturan ini dapat Menyediakan dampak lebih meski masih jauh Bersama cukup.

“Pemangkasan gaji harus disertai pemangkasan tunjangan pejabat K/L. Kalau gaji dipangkas tunjangan masih besar percuma. Samping Itu Iuran Wajib PPh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Bangsa yang Sebelumnya Itu ditanggung pemerintah harus dikecualikan,” tegasnya.