Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Bangsa, Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar

JAKARTA – Langkah tegas Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) Di Membeberkan Peristiwa Pidana dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh Pada tata kelola cukai. Pengungkapan ini menegaskan bahwa Kartu Kuning cukai bukanlah sekadar persoalan administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik Pada ekonomi Bangsa.

Ekonom Piter Abdullah menilai, terbongkarnya Perdebatan suap ini menyingkap tabir penyimpangan Di sistem pengawasan yang berjalan Pada ini. Indikasi kuat Menunjukkan adanya relasi gelap Di praktik industri rokok ilegal Bersama lemahnya integritas aparat penegak hukum.

“Ini momentum yang sangat penting Untuk melakukan evaluasi menyeluruh Pada tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan Bangsa dan stabilitas industri,” ujar Piter Di keterangannya, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Aturan Layer Mutakhir Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif

Lebih Jelas, Piter menegaskan, bahwa praktik peredaran rokok ilegal telah masuk Di kategori kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga dampak destruktif utama Di kejahatan ini. Pertama, setiap batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai secara langsung merampas potensi pendapatan Bangsa.