Ibadah Haji Dibatalkan, Jemaah Diminta Pulang Didalam Makkah

Jakarta, CNBC Indonesia – Gejolak Politik Global Dunia pernah berdampak Di ibadah haji. Di sejarah, pemerintah Hindia Belanda pernah menghentikan penyelenggaraan haji ketika dunia dilanda Konflik Bersenjata Dunia I (1914-1918). Justru, jemaah yang sudah berada Di Makkah diminta Untuk kembali pulang.

Peristiwa ini terjadi Di 1915. Di itu konflik Dunia meluas hingga Timur Ditengah. 

Ketika itu, Daerah Hijaz, termasuk Makkah, masih berada Di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah yang terlibat langsung Di Konflik Bersenjata. Situasi tersebut membuat perjalanan haji dinilai sangat berbahaya.

“Jangan pergi Di Makkah! Pemerintah tidak dapat memikul tanggung jawab sedikit pun atas transportasi para jamaah haji,” demikian pernyataan pemerintah kolonial, dikutip Didalam koran Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (14 Agustus 1915).

Didalam Kemakmuran itu, pemerintah kolonial resmi Berkata ibadah haji tidak dapat dilaksanakan Di tahun tersebut. Selain alasan Perlindungan, tekanan ekonomi juga memperparah keadaan.

Menurut koran Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (12 April 1915), Kemakmuran Di Makkah sangat tidak menguntungkan. Harga bahan Konsumsi melonjak tajam, Sambil Itu nilai uang Kertas Belanda anjlok hingga 50 gulden. Di Di yang sama, kelangkaan bahan baku juga terjadi.

Situasi ini juga berdampak langsung Di transportasi. Perusahaan pelayaran Belanda menghentikan operasional kapal haji akibat Konflik Bersenjata, Agar akses Di Jeddah praktis terputus.

Di Literatur Historiografi Haji Indonesia (2007) disebutkan, pemerintah kolonial tak hanya menghentikan keberangkatan, tetapi juga memikirkan nasib jemaah asal Nusantara yang sudah berada Di Tanah Suci. Mereka, yang dikenal sebagai koloni Jawah atau Ashhab al-Jawiyyin, direncanakan Untuk dipulangkan Didalam Jeddah Di jumlah besar.

Menurut Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (12 April 1915), sempat muncul perdebatan soal cara penyelamatan. Ada dua opsi yang dipertimbangkan, yakni mengirim Pemberian atau mengevakuasi mereka Didalam kapal Konflik Bersenjata. Di akhirnya, opsi kedua dipilih.

“Pemerintah mengirim kapal Di Jeddah Untuk mengangkut pulang Disekitar 5.000 orang jemaah (mukimin) disana,” ungkap Literatur tersebut.

Tetapi, keterbatasan kapal membuat proses evakuasi berjalan lambat. Banyak Didalam mereka terpaksa menunggu lama Di Jeddah Didalam biaya hidup yang terus Meresahkan.

Sebagian Justru harus bertahan hidup Didalam menandatangani Perjanjian kerja, termasuk menjadi buruh Di perkebunan. Tetapi, Kemakmuran paling berat dialami Didalam jemaah yang tidak Memiliki tiket pulang atau telah lama menetap Di Hijaz

Meski begitu, Di Ditengah situasi sulit itu, masih ada Kandidat jemaah Didalam Tanah Air yang nekat berangkat. Tetapi, perjalanan mereka umumnya terhenti Di Ditengah jalan Sebab tidak tersedianya kapal Di Jeddah. Dan Di akhirnya nasib mereka terkatung-katung Di Bangsa orang. 

(mfa/sef)

Add



as a preferred

source on Google