Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem kepegawaian pemerintah Di Indonesia ternyata pernah Merasakan perubahan besar Di masa kolonial Belanda. Sebelumnya Memperoleh jenjang jabatan, kepangkatan, dan sistem penggajian yang lebih teratur, birokrasi Di Jawa masih mewarisi pola administrasi era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang dinilai rentan Pada penyelewengan dan Kejahatan Keuangan.
Perubahan itu terjadi Sesudah Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda Di 1808-1811. Dia melakukan perombakan besar-besaran Pada birokrasi Di membentuk sistem pemerintahan yang lebih terpusat, menetapkan hierarki jabatan, hingga Memberi gaji kepada para pejabat.
Daendels melihat pemerintahan Mutakhir Sesudah runtuhnya VOC membutuhkan birokrasi yang lebih teratur. Sebab, Pada era VOC, belum ada sistem administrasi pemerintahan yang tertata seperti yang diinginkannya.
Untuk Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels Di Jawa 1808-1811 (2005), sejarawan Djoko Marihandono menyebut Daendels Berusaha membenahi kekacauan birokrasi tersebut. Ia membawa semangat perubahan yang dipengaruhi Revolusi Prancis dan model pemerintahan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte.
Daendels Lalu melakukan reorganisasi besar-besaran Pada birokrasi Di Jawa. Dia ingin mengubah sistem pemerintahan yang Sebelumnya masih dipengaruhi pola lama menjadi birokrasi yang lebih terpusat dan Memperoleh jenjang yang jelas.
Salah satu perubahan penting adalah penataan kedudukan pejabat berdasarkan jabatan dan hierarki. Setiap pejabat Memperoleh kewenangan serta tanggung jawab yang lebih jelas. Pemerintah juga Memberi gaji kepada para pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.
Sejarawan Ong Hok Hak Fundamental Untuk Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (1983) menyebut Daendels mengubah juga kedudukan birokrasi Di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Para pejabat ditempatkan sesuai hierarki dan kepangkatan.
Mereka diberikan seragam dan tanda pangkat Sebagai Menunjukkan fungsi serta kedudukannya. Di adanya jenjang tersebut, perintah Untuk pemerintah pusat dapat diteruskan secara berlapis.
Gubernur Jenderal tidak perlu lagi Memberi instruksi langsung kepada pegawai Di tingkat paling bawah. Arahan cukup diberikan kepada pejabat Di tingkat atas Sebagai Lalu diteruskan kepada bawahan sesuai struktur yang telah ditetapkan.
Perubahan ini membuat pemerintahan menjadi lebih tersentralisasi. Setiap pejabat Memperoleh posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang lebih jelas Untuk menjalankan pemerintahan.
Selain penataan jabatan, sistem penggajian juga menjadi Pada penting Untuk reformasi Daendels. Dia Berusaha membuat pejabat memperoleh penghasilan Untuk Bangsa Agar tidak perlu mencari keuntungan tambahan Melewati jabatan yang dimiliki.
Pegawai juga Memperoleh kesempatan Merasakan kenaikan penghasilan apabila Memberi kontribusi sesuai Di tugasnya. Ketika menduduki jabatan, mereka diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan kepada atasannya.
Karenanya, perubahan yang dilakukan Daendels bukan sekadar mengganti susunan pejabat pemerintahan. Dia turut mengatur bagaimana pegawai menjalankan tugas, bagaimana perintah disampaikan Untuk atasan kepada bawahan, hingga bagaimana Bangsa Memberi imbalan kepada orang-orang yang bekerja Sebagai pemerintahan.
Sistem tersebut Lalu menjadi salah satu warisan sejarah birokrasi kolonial yang berkembang dan Merasakan berbagai penyesuaian Sesudah Indonesia merdeka.
(mfa/mfa)
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: Kerja PNS Di RI Berubah Total, Cara Lama Dihapus-Mau Tiru Prancis
