Desil Bukan Satu-satunya Kriteria Di Penyaluran Bantuan Pemerintah

Jakarta –

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan desil bukan kriteria mutlak Di penetapan penerima Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah). Kemensos mengedepankan proses verifikasi lapangan serta skema penerimaan berbasis permintaan (on demand) Untuk warga yang berhak.

Tenaga Ahli Kemensos, Andy Kurniawan, mengatakan Di penetapan penerima Bantuan Pemerintah pihaknya selalu merujuk Di data pengelompokan desil Di Data Tunggal Sosial dan Peningkatan Ekonomi (DTSEN) milik BPS.

Tetapi berdasarkan data desil ini, pihaknya Akansegera verifikasi ulang apakah yang bersangkutan benar-benar berhak Memperoleh Bantuan Pemerintah.

“Kalau mau nyalur Bantuan Pemerintah, datanya beriman Hingga BPS. Tapi bukan menjadi satu-satunya. Bersama Sebab Itu desil bukan menjadi satu-satunya kriteria Untuk menyalurkan Dukungan sosial,” ujar Andy Di diskusi ‘Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Jurang Kaya Miskin Di Indonesia’ Di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026).

Andy menjelaskan Di hasil verifikasi Di lapangan ini, Kemensos menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya tidak berhak Memperoleh malah masuk Di kategori penerima. Warga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima ini Lalu dikeluarkan Di data KPM.

Begitu juga Sebagai Alternatif, terdapat sejumlah warga yang seharusnya berhak Memperoleh Bantuan Pemerintah, Tetapi mereka tidak masuk Di KPM. Di Kontek Sini Kemensos segera memasukkan warga tersebut sebagai penerima Bantuan Pemerintah.

“Justru pertama kali kita transisi Di DTKS Hingga DTSEN, kita groundcheck 12 juta KPM. Saya masih ingat bulan puasa mau lebaran, pendamping PKH, 34.000 pendamping PKH kita minta groundcheck lapangan kepada yang terduga exclusion dan inclusion error,” terangnya.

“Nah, hasilnya sekarang ada Di 4,3 juta sepanjang kita pakai DTSEN, ada Di 4,3 juta KPM Terbaru yang Pada ini tidak pernah Memperoleh Bantuan Pemerintah, hari ini bisa Memperoleh Bantuan Pemerintah Dari DTSEN kita pakai,” sambung Andy.

Atas dasar inilah, Komunitas yang merasa berhak Memperoleh Bantuan Pemerintah Tetapi Pada ini belum terdaftar sebagai KPM, dapat segera mengajukan diri. Jika tidak mengajukan diri, maka Disorot memang tidak perlu menjadi penerima Bantuan Pemerintah.

“Pemerintah Akansegera Memberi Dukungan sosial Bersama berbasis permintaan atau on demand. Yang butuh silakan minta, kalau tidak minta, Disorot tidak butuh,” tegas Andy.

Tentu mereka yang mengajukan diri sebagai penerima Bantuan Pemerintah Akansegera dilakukan verifikasi lanjutan. Di Kontek Sini proses verifikasi Akansegera mencakup penggunaan berbagai jenis data, semisal data tagihan listrik hingga kepemilikan kendaraan.

“Kita cek kelayakannya. Di mana kelayakan didapatkan? Satu Di DTSEN, dua Di data administratif. Di data administratif ini yang game changer,” tutur Andy.

“Kalau mau minta Bantuan Pemerintah PKH, daftar Di Konversi Digital Bantuan Pemerintah. Bersama hanya memasukkan NIK dan biometrik, nanti sistem Akansegera mengecek ‘h ternyata punya sertipikat lebih Di satu’, ‘oh ternyata punya kendaraan roda empat dua’, ‘oh ternyata konsumsi listrik Di atas 14.000 kWh’,” jelasnya lagi.

Kemensos menargetkan mereka yang sudah mendaftarkan diri dan terverifikasi dapat Memperoleh penyaluran Bantuan Pemerintah mulai 2027.

“Kalau berhasil datanya masuk, akurat, kita bisa verifikasi, 2027 penyaluran Dukungan sosial sudah menggunakan sistem yang Terbaru,” kata Andy.

(igo/hns)