Bayar Petani-Ibu-ibu Rp 100.000-Rp 500.000 Buka Rekening

Jakarta –

Pemerintah Menginformasikan modus pelaku kejahatan siber Di menyediakan rekening penampungan transaksi judi online (judol). Modus tersebut dilakukan Bersama memanfaatkan Kelompok kecil seperti ibu Rumah tangga dan petani.

Pembantu Presiden Tim Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pelaku kejahatan siber biasanya membayar Kelompok kurang Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu Sebagai membuka rekening. Lalu rekening tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan Kegiatan keuangan ilegal.

“Bagaimana mudahnya Lalu membuat penampungan rekening Bersama meminta kepada Kelompok yang kurang mampu, dibayar Rp 100.000-Rp 500.000, Sebagai membuat rekening-rekening penampungan. Banyak yang petani, banyak yang ibu Rumah tangga,” ungkap Meutya Di Peristiwa Banking Forum Hingga Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Meutya menilai, perbankan perlu memperkuat know your customer (KYC) hingga Hingga pelosok Daerah Sebagai memitigasi modus tersebut. Menurutnya, hal ini bisa dimitigasi lebih awal Sebelumnya rekening-rekening tersebut digunakan sebagai penampungan transaksi ilegal.

“Karena Itu ini yang ingin kami sampaikan bahwa kita meyakini kalau nanti pemutusan akses ini didukung juga Bersama pemutusan Di rekening-rekening yang memang bermasalah, syukur-syukur lebih dideteksi dininya. Karena Itu tidak usah ada banyak pelaporan rekening bermasalah kalau Bersama awal memang ternak rekeningnya bisa dihindari, bisa dikecilkan Bersama Skuat Bapak-Ibu Hingga seluruh penjuru Indonesia,” tegasnya.

Blokir rekening

Sambil Itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan Sebagai memblokir rekening yang terindikasi terlibat Di Kegiatan judi online (judol). Hingga Di ini, OJK mencatat perbankan telah memblokir lebih Bersama 32 ribu rekening yang Yang Terkait Bersama Kegiatan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, DIan Ediana Rae, pemblokiran rekening sendiri dilakukan berdasarkan skema enhanced due diligence (EDD) dan tindak lanjut Bersama Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Yang Terkait Bersama hal ini Setelahnya Lewat proses EDD sebanyak 32.453 rekening telah diblokir,” ungkap Dian Di Peristiwa Banking Forum Hingga Gedung Bank Indonesia (Bankindonesia), Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dian menjelaskan, laporan LTKM Sebagai indikasi Tindak Pidana Asal (TPA) perjudian sepanjang tahun 2025 tercatat naik signifikan hingga 260,03%. Hal tersebut sejalan Bersama peningkatan signifikan kontribusi indikasi TPA perjudian Bersama 18,37% Di bulan Desember 2024, menjadi sebesar 48,83% Di Desember 2025.

Sambil Itu hingga kuartal I-2026, tercatat juga peningkatan indikasi TPA perjudian sebesar 35,28% Bersama total laporan transaksi keuangan mencurigakan.