Jakarta, CNBC Indonesia — Fluktuasi Harga Bahanbakar Minyak yang menekan ekonomi Negeri pernah Mendorong seorang pejabat publik asal Bandung, Mohammad Aten Hawadi, Membahas langkah tak biasa. Untuk efisiensi dan menghemat pengeluaran Negeri, dia menolak fasilitas Kendaraan Pribadi dinas dan memilih menjalankan tugas sehari-hari Di Naik Sepeda.
Aten merupakan ketua DPRD Bandung. Di masa itu, seorang pejabat selevel Aten Merasakan Kendaraan Pribadi dinas mewah, yakni sedan Plymouth asal Amerika Serikat. Kendaraan Pribadi tersebut lengkap Di fasilitas sopir dan bensin yang seluruh biayanya ditanggung Negeri. Secara aturan, Hawadi sangat berhak menikmati fasilitas tersebut.
Tetapi Situasi ekonomi Pada itu membuatnya Membahas keputusan berbeda.
Untuk pewartaan Pikiran Rakjat (23 Juli 1958), memasuki akhir 1950-an, ekonomi Indonesia berada Di ambang krisis. Harga bahan bakar Migas (BBM) melonjak menjadi Di Rp60-Rp100 per liter. Harga Migas tanah ikut naik Di kisaran Rp1-Rp1,5 per liter, Sambil harga beras menembus Di Rp10 per liter.
Lonjakan harga tersebut membuat Situasi fiskal pemerintah tertekan. Biaya Negeri tercatat Merasakan defisit hingga Rp6 miliar. Situasi Lebih sulit Sebab Di Pada yang sama terjadi pergolakan Di sejumlah Lokasi, yang membuat stabilitas politik dan Peningkatan Ekonomi kian terganggu.
Situasi itu turut berdampak Di keuangan Lokasi Bandung. Biaya pemerintah kota tidak longgar, Sambil kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus Menimbulkan Kekhawatiran.
Di Ditengah Situasi tersebut, Hawadi memilih memberi contoh. Menurut koran Pikiran Rakyat (6 Oktober 1958), dia memutuskan mengembalikan Kendaraan Pribadi dinas yang nilainya Di masa itu sangat besar dan memilih menggunakan sepeda Untuk mobilitas sehari-hari.
“Ketua DPRD Kota Bandung, Moh. A. Hawadi, telah menggantikan sedan Plymouth-nya Di sebuah sepeda merek “Raleigh” Untuk kendaraan Di kantornya,” ungkap Pikiran Rakyat.
Langkah ini membuatnya berbeda Di banyak pejabat lain. Alih-alih menikmati fasilitas Negeri, Hawadi justru Menunjukkan bahwa pejabat publik harus lebih dulu merasakan denyut kesulitan rakyat dan pemerintah daerahnya.
Akibat sikap Hawadi, diketahui pemerintah dapat hemat hingga Rp18 ribu setahun. Sikap sederhana itu menjadi simbol penting bahwa efisiensi Biaya bukan sekadar Keputusan Di atas Alattulis, tetapi juga harus dimulai Di teladan pemimpinnya.
(mfa/mfa)
Add
as a preferred
source on Google
Artikel ini disadur –> Cnbcindonesia Indonesia: Harga Bahanbakar Minyak Naik, Pejabat RI Pilih Ngantor Naik Sepeda
